BANJARMASIN | EnterKal — Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, menegaskan pentingnya transformasi ekonomi daerah agar tidak terus bergantung pada sektor ekstraktif, khususnya pertambangan. Hal tersebut disampaikan melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, dalam kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Senin (23/2/2026).
Ariadi menyebutkan, perekonomian Kalimantan Selatan pada 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Capaian tersebut menunjukkan fondasi ekonomi daerah yang relatif kuat dan memiliki daya tahan yang baik.
Namun, struktur ekonomi Kalsel masih didominasi sektor pertambangan dengan kontribusi sebesar 27,94 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kondisi ini dinilai menjadi tantangan sekaligus pengingat bahwa diversifikasi ekonomi perlu terus didorong.
“Transformasi ekonomi harus terus dilakukan agar pertumbuhan Kalsel berkelanjutan dan tidak terlalu bergantung pada sektor ekstraktif,” ujar Ariadi.
Peran Strategis Sektor Jasa Keuangan
Dalam konteks tersebut, sektor jasa keuangan dinilai memegang peran strategis. Data menunjukkan sektor jasa keuangan di Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 10,34 persen, menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi.
Menurut Ariadi, pertumbuhan tersebut mencerminkan bahwa akses keuangan menjadi faktor penting dalam mendorong lahirnya aktivitas ekonomi baru, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor produktif lainnya.
Salah satu indikator keberhasilan perluasan akses keuangan adalah Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD), yang mengukur tingkat ketersediaan, penggunaan, dan kedalaman layanan keuangan di masyarakat.
“Seluruh TPAKD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, diminta terus meningkatkan kinerja dan inovasi program guna mendorong peningkatan IKAD,” katanya.
Fokus Kebijakan: UMKM, Digitalisasi, dan Literasi
Ke depan, TPAKD diarahkan pada tiga prioritas utama. Pertama, memperluas akses pembiayaan produktif bagi UMKM, khususnya yang memiliki potensi untuk naik kelas. Kedua, mendorong percepatan digitalisasi keuangan daerah untuk memperluas jangkauan layanan. Ketiga, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Peningkatan akses dan literasi keuangan dinilai menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Langkah ini sejalan dengan visi Kalsel Bekerja, di mana penguatan ekonomi inklusif dan berbasis potensi daerah menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” tutup Ariadi.
Dengan penguatan sektor jasa keuangan dan perluasan akses pembiayaan, Pemerintah Provinsi Kalsel berharap struktur ekonomi daerah dapat semakin berimbang dan tidak lagi terlalu bertumpu pada sektor pertambangan.
