PALANGKA RAYA | EnterKal – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan di Ruang Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Senin (7/7/2025). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, mewakili Wali Kota.
Rakor tersebut turut dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya, para kepala perangkat daerah lingkup Pemko Palangka Raya, pimpinan perbankan dan BUMD, camat, koordinator Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Achmad Zaini menegaskan bahwa kemiskinan merupakan persoalan kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, penanggulangannya memerlukan strategi yang menyeluruh dan lintas sektor.
“Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, namun membutuhkan kolaborasi aktif dari masyarakat, dunia usaha, dan semua pihak,” ujarnya.
Ia juga menggarisbawahi amanat konstitusi dalam Pasal 34 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Hal ini menjadi pijakan kuat dalam perumusan program perlindungan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.
Selain itu, Zaini menyoroti perlunya pendekatan lokal dalam pelaksanaan program. Menurutnya, intervensi kebijakan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, geografis, serta potensi ekonomi masing-masing wilayah.
“Intervensi kebijakan harus disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan, agar hasilnya benar-benar dirasakan langsung dan dapat menurunkan angka kemiskinan secara nyata,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi dan koordinasi antarlembaga dalam merancang kebijakan jangka panjang yang berkelanjutan. Rakor ini, kata dia, harus dimanfaatkan sebagai forum strategis untuk menyusun program yang tidak hanya terstruktur di atas kertas, tetapi juga mampu menjangkau masyarakat hingga ke akar persoalan.
“Saya berharap, rakor ini menjadi forum penting untuk merumuskan kebijakan dan program yang bukan hanya terstruktur, tapi juga berdampak langsung bagi masyarakat. Jangan berhenti pada perencanaan, tapi wujudkan dalam tindakan nyata,” pungkas Zaini.
