Palangka Raya | EnterKal — Penurunan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya tahun 2026 menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, menegaskan bahwa penurunan tersebut bukan disebabkan oleh pengelolaan daerah, melainkan dampak langsung dari berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini disampaikannya pada Rabu, 12 November 2025.
Subandi menjelaskan, kondisi ini menuntut pemerintah kota untuk mengambil langkah strategis dan mandiri dalam menjaga stabilitas fiskal. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu agenda prioritas guna menutup kekurangan akibat turunnya alokasi dana pusat. “Kita dorong agar optimalisasi PAD bisa menjadi solusi strategis untuk menutupi kekurangan akibat menurunnya transfer dana pusat,” ujarnya.
Ketua DPRD dari Partai Golkar tersebut menekankan bahwa upaya meningkatkan PAD harus dilakukan secara realistis dan tidak menambah beban baru bagi masyarakat. Ia menambahkan, keseimbangan antara belanja wajib dan belanja publik perlu dijaga agar program prioritas tetap berjalan sesuai rencana.
Terkait pelaksanaan APBD 2025, Subandi menyebut realisasi kegiatan masih berada di jalur yang baik. Sejumlah proyek fisik tengah dalam tahap penyelesaian, dengan harapan seluruh target dapat tuntas sebelum akhir tahun. “Kita optimistis semua target bisa selesai tepat waktu. Pengawasan tetap berjalan agar tidak ada kegiatan yang tertunda,” jelasnya.
DPRD memastikan evaluasi APBD 2025 akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan fiskal tahun berikutnya. Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disebut akan memperkuat koordinasi untuk memastikan setiap program benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat.
Selain itu, DPRD juga menjadwalkan rapat kerja lintas komisi dengan perangkat daerah guna memperdalam pembahasan sektoral. Langkah tersebut dinilai krusial agar setiap rupiah dari APBD memberikan dampak nyata bagi publik. “Kita ingin penetapan APBD 2026 berjalan lancar, supaya program tahun depan bisa langsung dijalankan tanpa kendala administratif,” tutup Subandi.