Jakarta | EnterKal.com – Dalam rangka memperingati Hari Pekerja Migran Internasional 2025, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menghadiri Forum Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan oleh Indonesian Diaspora Network (IDN) Global. Kegiatan tersebut digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Minggu (21/12/2025).
Forum ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Pelaksana Tugas Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Heni Hamidah, Anggota Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja, serta Presiden IDN Global Nathalia Widjaja.
Turut hadir perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di berbagai negara penempatan, di antaranya Uni Emirat Arab, Malaysia, Jepang, Mesir, Singapura, Tiongkok, Hong Kong, serta Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei. Forum ini juga diikuti berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan ratusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari berbagai negara.
Dalam sambutannya, Menteri Mukhtarudin mengapresiasi penyelenggaraan forum yang untuk pertama kalinya digelar oleh IDN Global. Ia menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan ekosistem pekerja migran yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan.
“Saya melihat pekerja migran bukan sebagai pahlawan devisa, tetapi sebagai pejuang ekonomi keluarga. Karena itu, diksi yang selalu saya gunakan adalah pekerja migran merupakan pejuang-pejuang ekonomi keluarga,” ujar Mukhtarudin.
Ia menegaskan bahwa remitansi hanyalah dampak dari perjuangan para pekerja migran. Hal yang paling utama, menurutnya, adalah peran mereka dalam memperjuangkan kesejahteraan keluarga. Oleh sebab itu, negara wajib hadir melalui regulasi, fasilitas, dan sistem pelindungan yang kuat bagi warga negara yang bekerja di luar negeri.
Mukhtarudin juga menyoroti pentingnya penguatan diplomasi dalam menangani kasus pekerja migran non-prosedural atau ilegal. Menurutnya, banyak kasus baru diketahui ketika masalah sudah terjadi, sehingga menyulitkan pemerintah dalam memberikan perlindungan secara cepat dan tepat.
“Sering kali tidak tahu kapan dia berangkat, tahu-tahu sudah ada masalah. Ini banyak terjadi pada pekerja migran non-prosedural atau tanpa dokumen lengkap,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, ia mendorong penguatan diplomasi yang melibatkan diaspora Indonesia di luar negeri sebagai bagian dari sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi permasalahan pekerja migran.
Sementara itu, Presiden IDN Global Nathalia Widjaja menyatakan bahwa IDN Global berkomitmen memfasilitasi dan memberdayakan pekerja migran Indonesia sebagai bagian penting dari diaspora.
“Pekerja migran adalah wajah Indonesia yang berkontribusi besar bagi pembangunan bangsa dan negara,” ujarnya.
Ia menegaskan komitmen IDN Global dalam program pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran beserta keluarganya, khususnya anak-anak pekerja migran, melalui pendekatan advokasi, pelindungan, dan pemberdayaan secara holistik.
Anggota Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja dalam kesempatan tersebut menyoroti masih maraknya praktik mafia penempatan pekerja migran ilegal yang menjadi tantangan serius dan membutuhkan pengawasan serta penegakan hukum yang lebih kuat.
Sementara itu, Heni Hamidah dari Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa pekerja migran memiliki hak atas pelindungan, keadilan, dan rasa aman di mana pun mereka berada.
“Keringat, pikiran, dan air mata pekerja migran telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga, masyarakat, dan negara,” ungkapnya.
Namun demikian, ia mengakui masih banyak tantangan yang dihadapi pekerja migran, mulai dari persoalan ketenagakerjaan, keimigrasian, kerentanan sosial dan hukum, hingga stigmatisasi negatif. Kemenlu bersama seluruh perwakilan RI di luar negeri, kata dia, terus menjalankan mandat pelayanan dan pelindungan dengan prinsip bahwa negara harus hadir saat warganya menghadapi masalah.
Forum Pekerja Migran Indonesia ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, diaspora, dan masyarakat dalam melindungi serta memberdayakan pekerja migran Indonesia, sejalan dengan diplomasi Indonesia yang antisipatif, progresif, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan sebagaimana tertuang dalam Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (Red)