Jakarta | EnterKal — Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menegaskan bahwa literasi keuangan bagi perempuan tidak sekadar keterampilan teknis, melainkan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan gender sekaligus perlindungan sosial yang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikannya dalam Seminar dan Sharing Session Literasi Keuangan Perempuan bertema “Financial Planning for Women: Perempuan Merencanakan, Perempuan Berinvestasi” dalam rangka Peringatan Hari Ibu Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama Kemenko PMK dengan Otoritas Jasa Keuangan dan diselenggarakan di Kantor Kemenko PMK, Senin (22/12/2025).
Deputi yang akrab disapa Lisa itu menyampaikan bahwa penguatan literasi keuangan perempuan memiliki dampak langsung terhadap stabilitas, produktivitas, dan ketahanan finansial, baik pada level individu maupun keluarga, terutama dalam menghadapi situasi krisis ekonomi dan sosial.
“Perempuan yang memiliki perencanaan keuangan yang baik akan lebih siap menghadapi berbagai fase kehidupan, mulai dari pendidikan anak, persiapan masa pensiun, hingga perlindungan keluarga dari risiko keuangan yang tidak terduga,” ujar Lisa.
Dalam paparannya, Lisa juga menyoroti penurunan Indeks Literasi Keuangan Perempuan dari 66,75 persen pada 2024 menjadi 66,58 persen pada 2025, di tengah tren peningkatan indeks literasi keuangan laki-laki. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya tantangan struktural, seperti keterbatasan akses informasi, beban ganda perempuan, serta minimnya ruang belajar yang inklusif dan berkelanjutan.
“Penurunan indeks literasi keuangan perempuan ini harus menjadi perhatian bersama. Diperlukan dukungan kelembagaan, ruang belajar yang aman dan inklusif, serta akses informasi yang lebih luas untuk memperkuat kapasitas finansial perempuan di sektor publik maupun domestik,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa literasi keuangan berperan penting dalam melindungi perempuan dari berbagai risiko, mulai dari pinjaman online ilegal, investasi palsu, jeratan utang, hingga bentuk kekerasan ekonomi. Kemandirian finansial, menurutnya, juga akan memperkuat posisi tawar perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga dan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan pentingnya edukasi keuangan sebagai fondasi utama kesejahteraan keluarga.
“Sinergi dan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, serta para pemangku kepentingan, menjadi kunci dalam membangun literasi keuangan yang kuat. Peran ibu atau perempuan sangat strategis sebagai garda terdepan dalam melindungi keluarga dari penipuan dan aktivitas keuangan ilegal,” ujarnya.
Seminar tersebut turut dihadiri Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kemenko PMK Siti Farida Pratikno, serta menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK Cecep Setiawan, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan PT Pegadaian Widi Hartanta, Kepala Unit Riset Pasar Modal PT Bursa Efek Indonesia Heidy Ruswita Sari, serta Direktur Departemen Syariah IARFC Dea Aryandhana Mulyana.
Melalui penguatan literasi keuangan perempuan yang terintegrasi dan berkelanjutan, pemerintah berharap dapat mendorong terciptanya keluarga yang tangguh secara ekonomi, berdaya secara sosial, serta berkontribusi dalam pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.