SINTANG | EnterKal — Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memastikan ketersediaan 1.000 paket sembako bersubsidi tetap aman dan dijual dengan harga terjangkau saat membuka pasar murah Ramadan di Halaman Masjid Miftahul Jannah, Kabupaten Sintang, Senin (23/2/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Gubernur di Bumi Senentang sekaligus langkah konkret Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat menjelang Ramadan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga meninjau langsung ketersediaan bahan pokok untuk memastikan stok aman dan mencukupi.
Harga Diturunkan Jadi Rp50 Ribu
Antusiasme warga terlihat sejak pagi. Ratusan masyarakat mengantre untuk mendapatkan paket sembako bersubsidi dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar.
“Bapak Ibu sekalian, satu paket sembako berisi kebutuhan pokok, termasuk 1 kilogram gula pasir, di pasaran harganya sekitar Rp120.000. Melalui program ini, kita hadirkan dengan harga yang jauh lebih murah untuk membantu masyarakat,” ujar Ria Norsan.
Ia menjelaskan, semula paket tersebut ditawarkan seharga Rp90.000. Namun setelah berdiskusi dengan Bupati Sintang dan mendengar aspirasi warga, harga diturunkan menjadi Rp50.000 per paket.
Penurunan harga tersebut dimungkinkan berkat dukungan subsidi dari Bank Kalbar. Gubernur pun mengajak masyarakat untuk mendukung bank daerah sebagai mitra pembangunan.
“Karena Bank Kalbar yang memberikan subsidi, saya minta Bapak Ibu jangan lupa menabung di Bank Kalbar. Kita dukung bersama bank kebanggaan daerah kita,” tuturnya.
Tekan Inflasi, Jaga Daya Beli
Total 1.000 paket sembako disiapkan untuk masyarakat Kabupaten Sintang. Gubernur memastikan stok mencukupi bagi warga yang hadir.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tertib selama antrean agar proses distribusi berjalan lancar dan kondusif.
“Jangan khawatir, stok tersedia. Yang penting tetap tertib agar semua bisa terlayani dengan baik,” pungkasnya.
Pasar murah Ramadan ini diharapkan menjadi instrumen stabilisasi harga sekaligus bentuk intervensi pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat menjelang bulan suci.
