Palangka Raya | EnterKal — Pemerintah Kota Pontianak mulai menerapkan langkah strategis berbasis data dengan menghitung kerugian dan kerusakan finansial akibat banjir melalui kajian aktuaria. Langkah ini diambil mengingat karakter geografis Kota Pontianak yang berada di wilayah dataran rendah serta sangat dipengaruhi pasang surut Sungai Kapuas dan air laut.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, sepanjang Januari 2026 Kota Pontianak menghadapi dua kali pasang tertinggi. Berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ketinggian air bahkan mencapai hingga dua meter di atas permukaan rata-rata.
“Beberapa kawasan terdampak cukup serius. Air tidak hanya menggenangi badan jalan, tetapi juga masuk ke rumah warga. Kondisi ini menimbulkan kerusakan material, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan menyebabkan sebagian warga harus mengungsi,” ujar Edi saat membuka Kick Off Kajian Perhitungan Aktuaria untuk Kerugian dan Kerusakan Finansial Akibat Banjir di Kota Pontianak, di Hotel Mercure, Kamis (15/1/2026).
Kajian tersebut didanai melalui program FINCAPES dari Universitas Waterloo, Kanada, bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada. Menurut Edi, banjir dan pasang rob yang rutin terjadi setiap tahun berdampak langsung terhadap infrastruktur jalan, bangunan, serta rumah tinggal masyarakat, khususnya di kawasan bantaran Sungai Kapuas.
Melalui kajian aktuaria ini, pemerintah kota berharap dapat memetakan besaran kerugian secara komprehensif dan menjadikannya sebagai dasar perumusan kebijakan mitigasi banjir yang lebih terukur dan tepat sasaran.
Selama ini, Pemkot Pontianak telah melakukan berbagai upaya mitigasi jangka pendek, antara lain peninggian ruas jalan, pelebaran dan pemeliharaan saluran drainase, pembersihan parit secara rutin, serta penerapan sistem pompanisasi untuk mempercepat aliran air menuju Sungai Kapuas. Namun, kondisi topografi Pontianak yang relatif datar membuat aliran air sangat bergantung pada tinggi muka air sungai.
“Perubahan iklim, kenaikan muka air laut, kerusakan daerah hulu, sedimentasi sungai, hingga pesatnya pembangunan di wilayah sekitar seperti Kubu Raya dan Mempawah turut memengaruhi pola aliran air ke Pontianak. Persoalan ini tidak bisa ditangani oleh kota sendiri dan memerlukan kolaborasi lintas sektor,” tegasnya.
Edi berharap hasil kajian aktuaria ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah kota, pemerintah provinsi, hingga kementerian terkait dalam perencanaan jangka panjang penanganan banjir, termasuk opsi pembangunan infrastruktur berskala besar. Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan serta tidak mempersempit saluran drainase.
“Harapan kami, kajian ini menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan realistis untuk mengurangi risiko dan kerugian akibat banjir di Kota Pontianak ke depan,” pungkasnya. (Red)
