Palangka Raya | EnterKal – Fairid Naparin, memimpin rapat terbatas bersama BPJS Kesehatan di Aula Peteng Karuhei I, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa (23/12/2025). Pertemuan tersebut membahas penguatan layanan jaminan kesehatan bagi masyarakat melalui pembaruan dan sinkronisasi data kepesertaan BPJS Kesehatan.
Fokus utama rapat adalah menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Palangka Raya dan BPJS Kesehatan. Langkah ini diambil untuk memperbarui serta menyelaraskan data kepesertaan agar proses aktivasi BPJS Kesehatan dapat dilakukan lebih mudah dan cepat dibandingkan mekanisme sebelumnya.
Pembaruan sistem ini dinilai sebagai terobosan penting dalam memangkas birokrasi pelayanan kesehatan yang selama ini masih terpusat di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Palangka Raya maupun kantor BPJS Kesehatan setempat.
Fairid menegaskan bahwa efisiensi birokrasi merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan.
“Tujuannya supaya layanan lebih tepat sasaran dan efisien, sekaligus memastikan warga kurang mampu tetap mendapatkan layanan kesehatan yang layak tanpa hambatan administratif,” tegas Fairid.
Dalam arahannya, Fairid juga menekankan komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memprioritaskan masyarakat pada kategori desil 1 hingga 5 sebagai penerima bantuan iuran kesehatan. Skema ini dirancang agar bantuan benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Ia menjelaskan, hingga saat ini capaian cakupan kesehatan di Kota Palangka Raya menunjukkan progres signifikan. Pemerintah kota telah mengaktifkan lebih dari 21 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta menambah sekitar 6 ribu peserta baru guna memperluas jangkauan layanan kesehatan.
Sebagai langkah antisipatif menghadapi kondisi darurat, pemerintah daerah juga menyiapkan kuota tambahan kepesertaan.
“Kami masih menyiapkan sekitar 13 ribu kepesertaan cadangan yang khusus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat,” tambahnya.
Melalui sinkronisasi data kepesertaan ini, Fairid berharap tidak ada lagi masyarakat kurang mampu di Palangka Raya yang terhambat memperoleh akses layanan kesehatan akibat kendala administrasi.
“Dengan sistem yang lebih terintegrasi, diharapkan akses kesehatan masyarakat semakin meningkat seiring hadirnya layanan pemerintah yang lebih responsif dan berkeadilan,” pungkasnya. (Red)