Nasional | EnterKal — Pemerintah didorong untuk tidak hanya fokus menyalurkan bantuan sosial (bansos) bersifat konsumtif, tetapi perlahan mengalihkan ke program yang lebih memberdayakan masyarakat. Langkah ini dinilai penting agar bantuan yang diberikan berdampak jangka panjang dan mampu mengentaskan penerima dari jerat kerentanan ekonomi.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Erwin Aksa, menilai penyaluran bansos pada kuartal IV tahun ini merupakan langkah positif. Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, bansos dapat menjadi bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjaga daya beli mereka menjelang akhir tahun.
“Di tengah tekanan harga pangan dan ketidakpastian ekonomi global, bantuan senilai Rp600 ribu setiap tiga bulan ini bisa membantu keluarga penerima manfaat memenuhi kebutuhan pokok mereka, terutama di periode Natal dan Tahun Baru yang biasanya mendorong inflasi musiman,” ujar Erwin Aksa kepada Inilah.com, dikutip Rabu (29/10/2025).
Namun demikian, politikus Partai Golkar itu menekankan pentingnya perubahan arah kebijakan agar bansos yang diberikan bersifat lebih produktif.
“Bansos sebaiknya mulai diarahkan ke program pemberdayaan, misalnya pendampingan usaha mikro atau pelatihan keterampilan bagi penerima manfaat,” jelasnya.
Erwin menegaskan bahwa dengan pendekatan yang lebih produktif, efek dari bantuan tidak akan berhenti hanya pada konsumsi jangka pendek.
“Kalau bantuan disertai pelatihan dan pemberdayaan, dampak ekonominya bisa lebih berkelanjutan dan membantu masyarakat keluar dari kerentanan ekonomi,” tambahnya.
Ia berharap, ke depan bantuan sosial tidak lagi menjadi sekadar penyambung napas, tetapi menjadi tangga untuk naik kelas secara ekonomi.
“Bukan sekadar bertahan di dalamnya,” pungkas Erwin.
Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) telah mulai menyalurkan bansos bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada kuartal IV tahun 2025. Terdapat dua jenis bansos utama, yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Bansos disalurkan melalui bank-bank Himbara — BRI, BNI, Mandiri, dan BTN — ke rekening penerima manfaat. BPNT diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan dalam bentuk saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan di e-warong mitra pemerintah. Karena pencairannya dilakukan setiap tiga bulan, setiap KPM menerima Rp600 ribu per pencairan.
Adapun PKH diberikan kepada keluarga miskin dengan nilai yang berbeda sesuai kategori penerima:
- Ibu hamil dan anak usia dini (0–6 tahun): Rp3 juta per tahun
- Siswa SD: Rp900 ribu per tahun
- Siswa SMP: Rp1,5 juta per tahun
- Siswa SMA: Rp2 juta per tahun
- Lansia: Rp2,4 juta per tahun
- Penyandang disabilitas: Rp2,4 juta per tahun
- Korban pelanggaran HAM berat: Rp10,8 juta per tahun
Penyaluran bansos BPNT dan PKH periode Oktober–Desember 2025 sudah dimulai sejak pertengahan Oktober dan dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun. Pemerintah berharap program ini dapat membantu menjaga daya beli masyarakat, menekan angka kemiskinan, serta mendukung stabilitas ekonomi nasional.
