Jakarta | EnterKal – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali meraih pengakuan nasional di sektor kesehatan dengan memboyong Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Madya dalam ajang yang digelar di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Selasa (27/1/2026).
Penghargaan tersebut diberikan atas capaian cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dinilai konsisten, inklusif, dan berkelanjutan.
Penghargaan diterima Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Suyuti Syamsul, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, dan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
Cakupan 100,18 Persen, Keaktifan 85,24 Persen
Hingga 31 Desember 2025, cakupan kepesertaan JKN di Kalimantan Tengah tercatat mencapai 100,18 persen. Angka ini menunjukkan seluruh penduduk, termasuk bayi baru lahir, telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dari jumlah tersebut, tingkat keaktifan peserta mencapai 85,24 persen.
Kategori Madya dalam UHC Award mensyaratkan:
- Cakupan kepesertaan di atas 95 persen
- Tingkat keaktifan minimal 85 persen per bulan
- Kontribusi pemerintah daerah melalui pembayaran iuran tambahan bagi PBI sedikitnya 18 persen dari total penduduk
Secara fiskal, Pemprov Kalteng bersama pemerintah pusat berbagi tanggung jawab pembiayaan iuran bagi 603.075 jiwa peserta PBI. Selain itu, pemerintah provinsi juga menanggung secara mandiri iuran bagi 48.631 jiwa peserta PBI PBPU dan BP.
Suyuti Syamsul menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kolaborasi lintas tingkatan pemerintahan.
“Ini bukan hal yang mudah karena membutuhkan konsistensi pembayaran iuran, baik oleh peserta mandiri maupun pemerintah daerah. Namun, hal ini menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap perlindungan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
UHC Bukan Sekadar Angka
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar berharap daerah kategori Madya dapat meningkat menjadi kategori Utama pada tahun berikutnya.
“Tahun depan, daerah dengan kategori Madya harus naik menjadi Utama. Sementara daerah yang sudah Utama diharapkan fokus meningkatkan kualitas layanan kesehatannya,” ujarnya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan menekankan bahwa UHC bukan sekadar capaian administratif.
“Universal Health Coverage bukan sekadar angka kepesertaan, tetapi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan warganya,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangka Raya K. Hindro Kusumo menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah.
“Kami juga mendorong kabupaten/kota yang belum UHC untuk meningkatkan cakupan peserta hingga 100% maupun keaktifan peserta di atas 80% di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Tantangan Ke Depan: Keberlanjutan dan Kualitas Layanan
Penilaian UHC Award dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan cakupan kepesertaan, tingkat keaktifan, kepatuhan pembayaran iuran hingga September 2025, serta kontribusi pemerintah daerah terhadap segmen peserta bukan penerima upah.
Secara substantif, capaian UHC Kalteng menunjukkan penguatan jaring pengaman sosial di sektor kesehatan. Namun, tantangan berikutnya bukan lagi semata memperluas cakupan, melainkan menjaga keberlanjutan fiskal serta meningkatkan kualitas layanan fasilitas kesehatan agar sejalan dengan peningkatan kepesertaan.
Penyelenggaraan UHC Award 2026 juga selaras dengan Tujuan Ketiga Sustainable Development Goals (SDGs), yakni menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua usia.
Dengan cakupan di atas 100 persen dan tingkat keaktifan yang memenuhi ambang nasional, Kalimantan Tengah kini berada pada fase konsolidasi menuju peningkatan kualitas layanan kesehatan yang lebih merata dan berdaya tahan jangka panjang. (Red)
