PALANGKA RAYA | EnterKal — Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menegaskan stabilitas keamanan sebagai prasyarat utama keberlanjutan pembangunan daerah di tengah tekanan fiskal 2026. Penegasan itu disampaikan saat menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Polri tingkat Polda Kalimantan Tengah di Gedung Graha Bhayangkara, Rabu (18/2/2026).
Dalam forum yang diikuti para Kapolres dan Kapolsek se-Kalteng tersebut, Gubernur hadir sebagai narasumber untuk menyampaikan arah kebijakan daerah, khususnya terkait kondisi keuangan dan implikasinya terhadap agenda pembangunan.
Rapim ini merupakan tindak lanjut Rapim TNI/Polri bersama Presiden Prabowo Subianto pada akhir Januari 2026 yang menekankan soliditas dan profesionalisme aparat dalam menjaga stabilitas nasional.
Tekanan Fiskal dan Efisiensi Terukur
Dalam paparannya, Agustiar mengungkapkan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5,4 triliun, turun signifikan dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp10,3 triliun.
“Ini merupakan tantangan besar bagi kita semua. Oleh karena itu, saya telah menginstruksikan agar dilakukan efisiensi besar dan terukur terhadap belanja seluruh OPD,” tegasnya.
Penurunan kapasitas fiskal tersebut, menurutnya, menuntut prioritisasi program dan pengendalian belanja yang lebih disiplin. Reformulasi anggaran diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap masyarakat, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan strategis.
Namun, ia mengingatkan, efisiensi anggaran tidak akan efektif tanpa jaminan stabilitas keamanan.
“Tanpa situasi yang aman dan kondusif, efisiensi anggaran tidak akan menghasilkan manfaat maksimal,” ujarnya.
Keamanan sebagai Fondasi Ekonomi
Gubernur menilai peran Polda Kalteng strategis dalam menjaga iklim investasi dan kepastian hukum di tengah keterbatasan anggaran daerah. Stabilitas keamanan, menurutnya, bukan hanya isu ketertiban, tetapi berkaitan langsung dengan kepercayaan publik, aktivitas ekonomi, serta kelancaran program pemerintah.
Ia mendorong jajaran kepolisian terus menjaga integritas dan meningkatkan profesionalisme, sekaligus memperkuat pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, pendekatan humanis dan restorative justice diminta tetap dikedepankan tanpa mengurangi ketegasan terhadap tindak pidana yang meresahkan masyarakat.
Sinergi Lintas Sektor
Forum Rapim tersebut juga menghadirkan unsur strategis daerah, antara lain Kabinda Kalteng Marsekal Pertama TNI Muhammad Nur, Kajati Kalteng Nurcahyo Jungkung Madyo, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, serta jajaran pejabat Pemprov dan Polda Kalteng.
Melalui forum ini, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan agenda pembangunan tetap berjalan efektif meski ruang fiskal menyempit.
Bagi Pemprov Kalteng, tahun 2026 bukan sekadar tahun efisiensi, melainkan momentum penataan prioritas dan penguatan tata kelola. Dalam kerangka itu, stabilitas keamanan diposisikan sebagai fondasi utama agar Kalimantan Tengah tetap bergerak menuju visi “Makin Berkah, Maju, dan Sejahtera.”
