JAKARTA | EnterKal — Pemerintah menegaskan pentingnya peran media arus utama sebagai rujukan publik di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap diwarnai hoaks, disinformasi, hingga judul sensasional yang tidak sejalan dengan isi pemberitaan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam dialog program Apa Kabar Indonesia Pagi, Sabtu (14/2/2026), saat menanggapi dinamika penyebaran informasi di era media sosial.
“Peran media mainstream menjadi semakin krusial untuk menjadi rujukan. Jadi ketika misalnya, saya membayangkan begini, misalnya masyarakat melihat konten media sosial yang kemudian masyarakat ragu, saya membayangkan salah satu rujukannya adalah ‘kita coba lihat nih channel-nya [mainstream media]’,” ujar Prasetyo.
Menurutnya, di tengah perubahan pola distribusi informasi yang berlangsung sangat cepat, media arus utama tetap memiliki keunggulan dalam menghadirkan laporan yang lebih lengkap, mendalam, dan berbasis data. Berbeda dengan pola komunikasi di media sosial yang kerap mengutamakan kecepatan dan viralitas, media mainstream dinilai lebih mampu menjaga akurasi serta keseimbangan informasi.
“Kalau media mainstream mungkin karena durasi di dalam pemberitaan itu bisa cukup panjang maka program-program atau apapun itu, tidak sekadar dari pemerintah, bisa tersampaikan dengan cukup lengkap. Tapi kalau pola di media sosial karena seringnya ini juga bermain dengan masalah kecepatan, bermain dengan masalah pemilihan-pemilihan judul clickbait supaya viral, yang seringnya antara judul dengan isinya tidak sinkron, nah ini kan juga sebuah tantangan tersendiri,” ujarnya.
Prasetyo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh awak media di Tanah Air yang dinilainya telah bekerja keras mengawal berbagai program dan kebijakan pemerintah agar dapat diketahui publik secara luas.
“Kami paham betul bahwa tidak mudah menjalankan tugas di lapangan. Kita melihat kerja teman-teman media luar biasa dan itu betul-betul tidak mudah. Oleh karena itu, mewakili pemerintah, mewakili Bapak Presiden, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh media di tanah air,” ujarnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa tanggung jawab menjaga kualitas ruang informasi digital bukan hanya berada di pundak pemerintah, melainkan menjadi tugas bersama antara media, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, ruang digital tidak boleh dipenuhi hoaks, fitnah, maupun ujaran kebencian yang berpotensi merusak kohesi sosial dan kualitas demokrasi. Media, kata dia, diharapkan tetap konsisten menyajikan pemberitaan yang faktual, berbasis data, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Kita melihat media-media kita juga sekarang sedang berusaha keras untuk ke arah sana, dengan memberikan sajian-sajian pemberitaan-pemberitaan yang betul-betul faktual di lapangan, betul-betul berbasis data,” tandasnya.
Penegasan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa di tengah transformasi digital yang semakin dinamis, kredibilitas informasi menjadi modal utama dalam menjaga kepercayaan publik serta memperkuat demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab. (Humas Kemensetneg-Red)