SAMARINDA | EnterKal — Suara masyarakat Kalimantan Timur yang dihimpun anggota DPRD selama masa reses resmi diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kaltim Masa Sidang I Tahun 2026, di Gedung Utama (B) DPRD Kaltim, Senin (23/2/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi para wakil ketua, serta dihadiri 32 anggota dewan. Hadir pula Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim.
Reses Bukan Formalitas
Dalam sambutannya, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan laporan hasil reses bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian strategis dalam siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
“Reses bukan hanya kewajiban konstitusional, tetapi amanah politik yang sangat mulia. Di sanalah suara rakyat didengar, harapan masyarakat dititipkan, dan berbagai persoalan nyata di lapangan teridentifikasi,” ujar Rudy.
Ia menilai, penyerahan laporan hasil reses memiliki makna penting karena menjadi salah satu pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Menurut Rudy, aspirasi masyarakat harus terintegrasi dengan arah dan prioritas pembangunan daerah agar tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata.
“Kita ingin memastikan setiap rupiah anggaran daerah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Sinergi Legislatif–Eksekutif
Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menerjemahkan aspirasi rakyat ke dalam kebijakan konkret.
“Kita memiliki tujuan yang sama, yaitu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Karena itu, sinergi, komunikasi yang terbuka, serta komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah ke depan,” tandasnya.
Sebelumnya, perwakilan tujuh fraksi DPRD Kaltim—Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, PAN–NasDem, PKS, serta Demokrat–PPP—secara bergiliran menyampaikan laporan hasil reses. Aspirasi yang dihimpun mencakup sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Penyerahan hasil reses ini menjadi momentum konsolidasi kebijakan, sekaligus menguji konsistensi pemerintah daerah dalam memastikan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan riil masyarakat Kalimantan Timur.