JAKARTA | EnterKal – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggandeng Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pemuda Dayak (DPP PERPEDAYAK) untuk memperluas akses informasi, peningkatan kompetensi, dan peluang kerja luar negeri bagi masyarakat Kalimantan, khususnya generasi muda Dayak.
Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat edukasi migrasi aman dan mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO), menyusul masih adanya masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri tetapi rentan menjadi korban penipuan maupun perekrutan ilegal.
Ajakan bersinergi itu disampaikan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin saat menerima audiensi jajaran DPP PERPEDAYAK di Kantor KP2MI, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Mukhtarudin mengatakan, peluang kerja di pasar internasional perlu dimanfaatkan masyarakat Kalimantan melalui persiapan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan negara tujuan.
Ia mengakui jumlah pekerja migran asal Kalimantan Tengah masih relatif sedikit dibandingkan sejumlah daerah lain, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali.
“Orang Kalimantan Tengah yang bekerja di luar negeri memang belum begitu banyak. Padahal, peluangnya sangat besar. Ini yang harus kita dorong bersama, bagaimana masyarakat kita memiliki keterampilan dan kesiapan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di pasar global,” beber Mukhtarudin.
Menurutnya, KP2MI memiliki mandat untuk mempersiapkan calon pekerja migran, meningkatkan kapasitas dan kompetensi, memfasilitasi penempatan, serta memberikan pelindungan sebelum, selama, dan setelah mereka bekerja di luar negeri.
SMK Go Global Jadi Salah Satu Fokus
Dalam pertemuan tersebut, Mukhtarudin juga mendorong PERPEDAYAK ikut menyosialisasikan program SMK Go Global. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan sumber daya manusia Indonesia agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di pasar internasional.
Kesempatan bekerja di luar negeri, lanjutnya, tidak hanya terbuka bagi lulusan sekolah menengah kejuruan, tetapi juga masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk lulusan perguruan tinggi.
“Mulai dari lulusan SMK hingga perguruan tinggi, dengan mengikuti persyaratan dan pelatihan sesuai bidang pekerjaan yang dituju,” tandas Mukhtarudin.
Ia juga menyampaikan bahwa kepercayaan Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk dirinya sebagai Menteri P2MI merupakan kehormatan bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
“Ini merupakan penghargaan luar biasa dari Presiden Prabowo kepada masyarakat Kalimantan Tengah. Karena itu, saya ingin kesempatan ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat daerah, termasuk membuka akses yang lebih luas bagi generasi muda untuk bekerja di luar negeri,” ujar Menteri Mukhtarudin.
PERPEDAYAK Perluas Edukasi Migrasi Aman
Ketua Umum DPP PERPEDAYAK Wawan Nopardo AS menyatakan organisasinya siap mendukung program pemerintah, terutama edukasi migrasi aman dan pencegahan TPPO.
Wawan menjelaskan, PERPEDAYAK saat ini tengah melakukan konsolidasi dan penguatan kelembagaan melalui kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Agenda tersebut berlangsung selama tiga hari di beberapa lokasi di Jakarta untuk menyinkronkan program kerja dari tingkat pusat hingga wilayah dan cabang, sekaligus memantau perkembangan organisasi yang telah terbentuk sejak 2016.
Sejumlah wilayah yang telah dikunjungi meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan DKI Jakarta. Konsolidasi akan dilanjutkan ke wilayah Kalimantan lainnya.
“PERPEDAYAK menjadi wadah bagi generasi muda Dayak yang berada di perantauan maupun daerah asal untuk memperkuat solidaritas, memperluas jejaring, dan menjalankan program pemberdayaan masyarakat,” ujar Wawan.
Menurut Wawan, edukasi migrasi aman penting diperluas karena masih terdapat masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya di wilayah Kapuas, yang berminat bekerja ke luar negeri tetapi berisiko menjadi korban penipuan, perekrutan ilegal, hingga modus penempatan pekerja migran berkedok perjalanan umrah.
DPP PERPEDAYAK mengungkapkan telah memberikan edukasi kepada masyarakat di 11 desa. Organisasi tersebut menyatakan siap memperluas sosialisasi bersama KP2MI agar masyarakat memahami prosedur penempatan pekerja migran secara resmi dan terhindar dari praktik perekrutan ilegal.
Kolaborasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
Selain edukasi migrasi aman, audiensi tersebut turut membahas penguatan ekosistem penempatan pekerja migran di daerah.
Salah satu upaya yang didorong adalah kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan fasilitas pelatihan vokasi, termasuk Poltekkes dan Stikes, untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar internasional.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan tenaga kerja luar negeri dengan kesiapan sumber daya manusia di daerah. Dengan demikian, peluang kerja tidak hanya terbuka lebih luas, tetapi juga didukung keterampilan dan kompetensi yang sesuai.
Tantangan berikutnya adalah memastikan sosialisasi menjangkau masyarakat hingga tingkat desa, disertai akses pelatihan, sertifikasi, informasi penempatan resmi, dan mekanisme pelindungan yang mudah dipahami calon pekerja migran.
Bagi masyarakat Kalimantan, perluasan peluang kerja global harus berjalan seiring dengan kepastian bahwa setiap calon pekerja berangkat melalui prosedur resmi dan memperoleh pelindungan negara. (Fj)