PALANGKA RAYA | EnterKal – DPD Partai Golkar Kota Palangka Raya menggelar pendidikan politik bagi kader, Selasa (20/10/2026), dengan menitikberatkan pada penguatan kapasitas organisasi, integritas, kepemimpinan, dan literasi digital.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-62 Partai Golkar, setelah pembagian masker gratis kepada masyarakat. Pendidikan politik ini diarahkan untuk membekali kader agar mampu menjalankan fungsi organisasi sekaligus berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat.
Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Palangka Raya, H. Subandi, menegaskan bahwa kaderisasi tidak cukup hanya berorientasi pada penambahan jumlah anggota. Kualitas, karakter, dan kemampuan kader juga perlu dikembangkan secara berkelanjutan.
“Kader yang kuat bukan hanya banyak jumlahnya, tetapi berkualitas, berintegritas, adaptif, dan dekat dengan masyarakat,” ujar Subandi, Selasa (20/10/2026).
Kaderisasi mencakup kepemimpinan dan komunikasi publik
Menurut Subandi, pengembangan kapasitas kader perlu mencakup pemahaman ideologi dan organisasi, kepemimpinan, komunikasi publik, serta kebijakan publik.
Kader juga dituntut mengikuti perkembangan teknologi digital dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Penguatan kemampuan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman langsung di lapangan, kegiatan sosial, serta pendampingan kader senior.
“Kaderisasi yang berkelanjutan adalah investasi bagi masa depan organisasi dan pelayanan publik,” tegasnya.
Politik dan media menjadi materi pembekalan
Materi berikutnya disampaikan Wakil Ketua I DPD Partai Golkar Kota Palangka Raya, Yandi Novia, dengan tema Politik, Media, dan Pemantapan Organisasi.
Yandi membahas hubungan antara politik, media, dan organisasi politik dalam demokrasi modern, termasuk peran partai dalam menyalurkan aspirasi serta memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, partai politik tidak hanya berorientasi pada perolehan kekuasaan melalui pemilu. Partai juga memiliki fungsi pendidikan politik, rekrutmen pemimpin, penyaluran kepentingan masyarakat, pengendalian konflik, dan penyusunan kebijakan.
“Partai politik tidak cukup hanya berfokus pada upaya meraih kekuasaan melalui pemilu. Partai juga memiliki tanggung jawab dalam pendidikan politik, menyiapkan pemimpin, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan ikut menyusun kebijakan,” ujar Yandi.
Literasi digital untuk menghadapi disinformasi
Yandi juga menyoroti pentingnya kemampuan kader memahami perkembangan media dan komunikasi digital.
Media dapat menjadi sarana penyampaian informasi, pendidikan politik, pembentukan opini publik, serta pengawasan terhadap kekuasaan. Namun, kecepatan penyebaran informasi melalui media sosial juga menghadirkan tantangan, seperti hoaks, disinformasi, polarisasi, dan penggunaan buzzer berbayar.
Karena itu, kader perlu memiliki kemampuan untuk menilai informasi secara kritis, memeriksa fakta, dan menyampaikan pesan secara bertanggung jawab.
“Kader partai perlu memiliki literasi media dan digital agar mampu menyikapi informasi secara kritis, melakukan cek fakta, serta berkomunikasi secara bertanggung jawab kepada masyarakat,” ujar Yandi.
Melalui pendidikan politik ini, Golkar Palangka Raya mendorong penguatan pemahaman kader mengenai fungsi partai, komunikasi publik, dan penggunaan media digital. Penerapan materi tersebut dalam kegiatan organisasi dan interaksi dengan masyarakat menjadi bagian penting dari upaya membangun kaderisasi yang berkelanjutan. (Red)