PALANGKA RAYA | EnterKal – Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Rana Muthia Oktari, meminta pemerintah kota melalui dinas terkait segera memetakan wilayah yang berpotensi terdampak banjir dan kawasan rawan penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi peningkatan intensitas hujan.
“Langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini, terutama menghadapi peningkatan intensitas hujan. Dengan pemetaan yang jelas, pemerintah dapat menyiapkan penanganan lebih awal sebelum kondisi semakin memburuk,” ucapnya Kamis (19/11/2026).
Pemetaan Jadi Dasar Penanganan Banjir
Menurut Rana, pemetaan kawasan rawan banjir diperlukan untuk mengidentifikasi titik-titik yang berpotensi mengalami genangan. Hasil pemetaan tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan, mulai dari perbaikan drainase dan saluran air hingga menyiapkan fasilitas penanggulangan bencana.
“Penanganan dapat dipersiapkan lebih awal, termasuk kesiapan drainase, saluran air dan fasilitas penanggulangan bencana,”tambahnya.
Pencegahan DBD Perlu Diperkuat
Selain risiko banjir, potensi peningkatan kasus DBD juga perlu mendapat perhatian. Genangan air yang tidak segera dibersihkan dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti, yang menjadi pembawa virus dengue.
Rana mendorong dinas kesehatan bersama instansi terkait memperkuat langkah pencegahan. Upaya tersebut mencakup pemantauan kasus, pemberantasan sarang nyamuk, serta edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan.
“Karena itu, mendorong dinas kesehatan bersama instansi terkait untuk memperkuat upaya pencegahan, mulai dari pemantauan kasus, pemberantasan sarang nyamuk, hingga edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan,” lanjutnya.
Koordinasi Antarinstansi Diperlukan
Rana juga berharap koordinasi antarperangkat daerah dapat berjalan secara berkelanjutan. Menurutnya, penanganan banjir dan pencegahan DBD perlu dilakukan secara terpadu, bukan hanya ketika dampak atau peningkatan kasus sudah terjadi.
“Jangan menunggu sampai terjadi banjir atau kasus DBD meningkat baru dilakukan penanganan. Pemetaan dan langkah antisipasi harus dilakukan sejak sekarang agar masyarakat lebih terlindungi,”ungkapnya.
Melalui pemetaan risiko dan koordinasi lintas instansi, pemerintah diharapkan dapat menentukan prioritas penanganan serta menjalankan langkah pencegahan secara lebih terarah, baik untuk mengurangi potensi genangan maupun menekan risiko penyebaran DBD. (Vr)





