PALANGKA RAYA | EnterKal – Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, meminta pengelolaan dan penyetoran pajak restoran atau rumah makan dilakukan secara transparan. Pengawasan dinilai penting untuk memastikan pajak yang dibayarkan konsumen melalui transaksi makan dan minum benar-benar disetorkan ke kas daerah.
Hatir mengatakan, konsumen telah membayar pajak sebesar 10 persen sebagaimana tercantum dalam nota pembayaran. Karena itu, pelaku usaha diharapkan memenuhi kewajiban penyetoran sesuai ketentuan yang berlaku.
“Konsumen yang makan dan minum di restoran maupun rumah makan telah membayar pajak sebesar 10 persen sebagaimana tercantum dalam nota pembayaran. Karena itu, berharap para pelaku usaha dapat menjalankan kewajibannya dengan baik melalui penyetoran pajak sesuai ketentuan,” ucapnya, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, penerimaan pajak dari transaksi masyarakat harus dikelola secara bertanggung jawab. Setiap pembayaran yang telah dipungut dari konsumen perlu dipastikan masuk ke kas daerah agar tidak menimbulkan persoalan dalam pengelolaan pendapatan.
Ia juga berharap adanya keterbukaan laporan mengenai jumlah transaksi dan penerimaan pajak dari masing-masing rumah makan.
“juga berharap adanya keterbukaan laporan terkait jumlah transaksi maupun penerimaan pajak dari masing-masing rumah makan,” tambahnya.
Pengawasan untuk Mengoptimalkan PAD
Hatir menilai sektor rumah makan memiliki potensi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), seiring banyaknya usaha kuliner yang beroperasi di Kota Palangka Raya. Potensi tersebut perlu diikuti dengan pengawasan dan kepatuhan penyetoran pajak.
“Potensi PAD dari sektor rumah makan cukup besar mengingat banyaknya usaha kuliner yang beroperasi di Kota Palangka Raya, termasuk tempat makan yang memiliki jumlah pengunjung cukup ramai,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi langkah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang selama ini aktif melakukan pendataan dan pengawasan langsung terhadap pelaku usaha.
“Kalau potensi ini bisa dimaksimalkan dan penyetorannya berjalan sesuai ketentuan, saya yakin target pendapatan daerah dari sektor tersebut bisa tercapai,” tuturnya.
Sumber PAD Lain Juga Perlu Digali
Selain pajak restoran dan rumah makan, Hatir mengingatkan pemerintah daerah agar terus mengoptimalkan sumber-sumber PAD lainnya, termasuk sektor pariwisata dan bidang lain yang memiliki potensi pendapatan.
“Pemerintah daerah perlu terus menggali potensi yang ada agar penerimaan daerah dapat meningkat,” ungkapnya.
Penguatan pendataan, keterbukaan pelaporan, dan pengawasan penyetoran menjadi bagian penting dalam memastikan potensi pajak daerah dapat dihimpun sesuai ketentuan. Dengan demikian, penerimaan dari aktivitas ekonomi masyarakat dapat memberikan kontribusi bagi pembiayaan pembangunan daerah. (Vr)