PALANGKA RAYA | EnterKal — Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) membuka pendaftaran Assessment Pendidikan Lanjutan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Program tugas belajar tersebut menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas aparatur sipil negara di lingkungan Pemko Palangka Raya, sekaligus penguatan kapasitas birokrasi dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan bahwa pendidikan lanjutan merupakan instrumen penting dalam membangun birokrasi yang adaptif dan profesional.
“Program pendidikan lanjutan ini menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan birokrasi yang cerdas, profesional dan berdaya saing tinggi,” kata Fairid, Senin (23/2/2026).
Fokus Peningkatan Kompetensi ASN
Program ini ditujukan bagi PNS yang memiliki dedikasi dan komitmen untuk meningkatkan jenjang pendidikan formalnya. Melalui tugas belajar, aparatur diharapkan memperoleh kompetensi akademik dan keahlian yang relevan dengan bidang tugas masing-masing.
Langkah ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang menempatkan penguatan SDM sebagai fondasi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah Kota menilai, peningkatan kapasitas ASN bukan hanya investasi individu, tetapi juga investasi kelembagaan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, dan responsif.
Pendaftaran Dibuka Daring
Pendaftaran untuk periode April 2026 telah resmi dibuka dan akan ditutup pada 27 Maret 2026. PNS yang berminat diminta segera menyiapkan dokumen dan persyaratan administrasi sesuai ketentuan.
Seluruh proses dilakukan secara daring melalui laman resmi silayak.palangkaraya.go.id. Sistem online ini diterapkan untuk menjamin transparansi, efisiensi, serta akses yang setara bagi seluruh PNS di berbagai perangkat daerah.
Dengan dibukanya assessment pendidikan lanjutan ini, Pemko Palangka Raya berharap lahir aparatur yang tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga memiliki kapasitas strategis dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. (Red)