Samarinda | EnterKal – Ribuan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (21/4/2026). Aksi ini menuntut transparansi anggaran pemerintah daerah, khususnya terkait pengadaan mobil dinas dan pembangunan rumah jabatan gubernur.
Jumlah peserta aksi diperkirakan mencapai sekitar 2.000 orang. Massa terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan kelompok sipil.
Dua Demonstran Pingsan
Dalam aksi tersebut, dua orang demonstran dilaporkan pingsan dan langsung mendapat penanganan medis di lokasi. Secara umum, aksi berlangsung tertib sebelum massa bergeser menuju Kantor Gubernur Kalimantan Timur untuk melanjutkan demonstrasi.
Soroti Anggaran dan Dugaan Kongkalikong
Perwakilan massa dari Kedaulatan Rakyat Samarinda, Budiman Arief, menyampaikan kritik terhadap tata kelola pemerintahan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
“Ada kesan semua ini dikondisikan, ada kongkalikong. Kita sebagai rakyat merasa dipermainkan,” ujarnya dalam orasi.
Ia menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai semakin berat, sementara pemerintah justru mengalokasikan anggaran besar untuk kebutuhan pejabat.
“Kita sedang terbeban, apalagi dengan adanya IKN. Tapi yang kita lihat anggaran besar justru untuk kepentingan pejabat,” katanya.
Desak DPRD Gunakan Hak Interpelasi
Budiman juga menyoroti besarnya anggaran pengadaan mobil dinas dan pembangunan rumah jabatan gubernur.
“Rp 8,5 miliar untuk mobil dinas dan Rp 25 miliar untuk rumah jabatan. Ini uang rakyat,” tegasnya.
Ia meminta DPRD Kaltim menjalankan fungsi pengawasan secara serius dan tidak mengabaikan aspirasi masyarakat.
“Kami datang bukan tanpa alasan. DPRD adalah rumah rakyat, jangan tutup mata,” ujarnya.
Hal senada disampaikan peserta aksi dari kalangan mahasiswa, Daris, yang menegaskan tuntutan utama massa adalah keterbukaan penggunaan anggaran daerah.
“Kami ingin semua penggunaan anggaran dibuka secara terang benderang,” katanya.
Ia juga mendesak DPRD menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan resmi dari pemerintah daerah terkait anggaran tersebut. (Red)