spot_img

Top 5 EnterKal

spot_img
spot_img

Related Posts

Video AI Bantuan Rp150 Juta Hoaks, Mukhtarudin Minta PMI Waspada

Video yang menampilkan sosok dan suara menyerupai Mukhtarudin menawarkan bantuan pemulangan Rp150 juta dipastikan hoaks. Masyarakat dan PMI diminta memverifikasi informasi melalui kanal resmi serta tidak menyerahkan uang atau data pribadi kepada pihak tak resmi.

Jakarta | EnterKal – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin membantah video yang mengatasnamakan dirinya dan menawarkan bantuan pemulangan sebesar Rp150 juta kepada pekerja migran. Video tersebut dipastikan bukan pernyataan Mukhtarudin dan disebut menggunakan rekayasa teknologi Artificial Intelligence (AI).

Bantahan itu disampaikan Mukhtarudin di Jakarta, Rabu (23/9/2026). Ia meminta masyarakat, khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI), tidak menyerahkan uang maupun data pribadi kepada pihak yang menghubungi mereka dengan mengatasnamakan dirinya atau Kementerian P2MI.

“Saya tegaskan bahwa informasi mengenai bantuan pemulangan sebesar Rp150 juta yang beredar dalam video tersebut tidak benar. Video itu bukan pernyataan saya,” ujar Menteri Mukhtarudin.

Wajah dan Suara Dibuat Menyerupai Aslinya

Video yang beredar menampilkan sosok yang menyerupai Mukhtarudin, lengkap dengan suara dan gerakan bibir yang dibuat seolah-olah merupakan pernyataan asli. Tayangan tersebut juga menggunakan format pengantar berita televisi dan mencantumkan identitas Kompas TV untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Temuan ini juga dikonfirmasi Kementerian P2MI dan ANTARA.

Mukhtarudin mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan tampilan visual sebagai satu-satunya dasar untuk mempercayai sebuah informasi.

“Teknologi AI sekarang semakin canggih. Wajah, suara, bahkan gerakan bibir seseorang bisa dibuat seolah-olah benar. Karena itu, jangan hanya melihat videonya dan langsung percaya. Pastikan dulu sumber informasinya,” kata Menteri Mukhtarudin.

Pemeriksaan fakta Mafindo melalui TurnBackHoax juga menyatakan klaim bantuan pemulangan Rp150 juta tersebut tidak memiliki bukti kredibel dan mengategorikannya sebagai konten tiruan atau impostor content. Penelusuran terhadap video sumber menemukan bahwa video asli Mukhtarudin tidak membahas bantuan pemulangan tersebut.

Tidak Ada Pengumuman Bantuan Rp150 Juta

Mukhtarudin menegaskan Kementerian P2MI tidak pernah mengumumkan atau menjanjikan bantuan pemulangan sebesar Rp150 juta seperti yang disampaikan dalam video.

Ia meminta masyarakat tidak memberikan uang maupun data pribadi kepada pihak yang mengatasnamakan dirinya atau Kementerian P2MI melalui nomor WhatsApp, akun media sosial, maupun kanal pribadi yang tidak resmi.

“Saya mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi. Jangan memberikan uang atau data pribadi kepada pihak yang mengatasnamakan saya atau Kementerian P2MI melalui nomor WhatsApp maupun akun pribadi yang tidak resmi,” ujarnya.

Kasus tersebut menjadi perhatian karena modus penipuan menggunakan identitas pejabat dapat dibuat semakin meyakinkan melalui manipulasi wajah, suara, dan format tayangan yang menyerupai pemberitaan. Pemeriksaan lain terhadap video tersebut juga menemukan indikasi manipulasi pada audio dan visual.

Verifikasi Melalui Kanal Resmi

Mukhtarudin meminta masyarakat melakukan pengecekan sebelum mempercayai, menindaklanjuti, atau menyebarkan informasi mengenai program dan layanan Kementerian P2MI.

Informasi resmi, kata dia, disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Kementerian P2MI.

“Kalau menemukan informasi seperti ini, jangan langsung dibagikan. Cek terlebih dahulu melalui kanal resmi media sosial kami yakni @kemenp2mi dan website resmi kami siskop2mi.bp2mi.go.id. Mari kita bersama-sama mencegah masyarakat, khususnya Pekerja Migran Indonesia, menjadi korban penipuan berbasis teknologi AI,” tutup Menteri Mukhtarudin.

Masyarakat yang menerima tawaran bantuan serupa perlu memastikan sumber pengumuman, tidak mengikuti instruksi pembayaran, dan tidak menyerahkan data pribadi sebelum informasi tersebut terverifikasi melalui kanal resmi pemerintah. (Red)

Ketua DPRD Soroti Penurunan APBD Palangka Raya 2026, Dorong Optimalisasi PAD

“Kita dorong agar optimalisasi PAD bisa menjadi solusi strategis untuk menutupi kekurangan akibat menurunnya transfer dana pusat"

Fairid Naparin Tinjau TPST Panarung, Dorong Pengelolaan Sampah Terpadu dan Berkelanjutan

“Peninjauan ini kami lakukan untuk memastikan bagaimana semua proses pengelolaan dan pengolahan sampah dapat berjalan optimal”

DPRD Palangka Raya Gelar Turnamen Futsal Usia Dini Perebutkan Piala DPRD

“Ini adalah keinginan bersama untuk memunculkan bibit atlet olahraga, khususnya futsal. Sekaligus menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap olahraga sejak usia dini”

Indonesia Siap Ambil Peran Sentral dalam Agenda Baru WSIS, Meutya Hafid Serukan Transformasi Digital Inklusif

“Kita harus mengubah kesenjangan digital menjadi keuntungan digital. Visi WSIS harus diwujudkan, yaitu teknologi digital yang memberdayakan seluruh umat manusia tanpa meninggalkan siapa pun”

DPRD Minta PUPR Tertibkan Bangunan Tanpa PBG

“Penyesuaian regulasi ini penting untuk menata bangunan gedung, papan nama usaha, neon box, hingga billboard agar lebih tertib, aman, dan sesuai ketentuan"

Arbert Tombak Tekankan Pentingnya Pendidikan Politik dan Tata Kelola

“Pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud jika semua pihak memahami hak, kewajiban, serta peran strategisnya”

Permintaan Emas Global Naik 2 Persen pada Kuartal I 2026

World Gold Council mencatat lonjakan permintaan investasi dan pembelian emas batangan di Indonesia, China, serta India

Mukhtarudin: Kemana Anggaran Program Listrik Desa?

Mukhtarudin bersama Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian ESDM,...

Gubernur Agustiar Sabran Lantik Dewan Hakim MTQH XXXIII Kalteng, Tegaskan Profesionalisme dan Integritas Penilaian

“Dewan Hakim dan Panitera adalah penjaga marwah MTQH. Kejujuran, objektivitas, dan profesionalisme harus menjadi fondasi utama dalam setiap keputusan"

72 Desa di Kaltim Belum Berlistrik, Pemprov Targetkan Tuntas 2027

Pemprov Kaltim bersama PLN menargetkan 36 desa mendapat akses listrik pada 2026 dan 36 desa lainnya pada 2027 untuk menutup kesenjangan elektrifikasi di wilayah perdesaan dan pelosok.

Popular Articles