spot_img

Top 5 EnterKal

spot_img
spot_img

Related Posts

Hilirisasi Harus Jadi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Capai 8 Persen

JAKARTA– Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin menegaskan hilirisasi di dalam negeri harus menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia capai 8 persen.

Mukhtarudin berharap fokus pada strategi kebijakan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan terus mendorong hilirisasi sumber daya alam (SDA) untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

“Jadi saya kira kalau optimisme Bapak Presiden, ekonomi kita akan tumbuh 8 persen, ini memungkinkan, karena kita pernah mencapai target itu,” tutur Mukhtarudin, Jumat 17 Januari 2025.

Anggota Komisi bidang energi DPR RI bilang berdasarkan timeline pertumbuhan ekonomi di Indonesia pernah mencapai sebesar 8,2 persen di tahun 1995.

Pertumbuhan ekonomi kala itu, lanjut Mukhtarudin, didorong oleh beberapa sektor kunci yakni sektor manufaktur (hilirisasi), industri otomotif, konstruksi, jasa, dan investasi.

Sehingga, politisi Dapil Kalimantan Tengah ini menilai langkah hilirisasi tanah air diharapkan dapat kembali menjadi sektor pendorong tercapainya target ekonomi 8 persen pada tahun 2028-2029.

Golkar Senayan pun selalu mendukung ketegasan Presiden Prabowo yang mengingatkan bahwa pengelolaan ekonomi harus dilakukan secara efisien dan berbasis pada logika serta perhitungan yang akurat.

“Ya, Pak Presiden bertekad pimpin pemerintahannya yang efisien. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi 8 diharapkan dapat terwujud,’ pungkas Mukhtarudin.

Panen Raya Cabai Rawit Lamandau, Dorong Ekonomi Petani Lokal

Panen raya cabai rawit di kawasan Simpang Sepaku, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, menjadi indikator positif geliat sektor pertanian dalam mendukung peningkatan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

UMPR Gelar Wisuda 2026, Luncurkan D-1 Pertanian dan Bangun Hall

Universitas Muhammadiyah Palangka Raya menggelar Wisuda Gelombang I Tahun 2026 yang dirangkai dengan peluncuran Program Diploma I (D-1) Pertanian serta peletakan batu pertama pembangunan UMPR Hall, Kamis (23/4/2026).

Disdik Kalteng Luncurkan WBS, Sediakan Kanal Aduan Siswa Cegah Perundungan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah resmi meluncurkan Whistleblowing System (WBS) sebagai kanal pengaduan khusus bagi peserta didik. Peluncuran dilakukan bertepatan dengan penutupan kegiatan Polisi Keamanan Sekolah (PKS) di Bundaran Besar, Palangka Raya, Minggu (15/2/2026).

Achmad Zaini Tekankan Pentingnya Manajemen Talenta ASN di Lingkungan Pemko Palangka Raya

“Kita harus mampu menempatkan ASN sesuai kompetensi dan potensinya. Talenta-talenta unggul harus diberikan ruang untuk berkembang agar mampu memberikan kontribusi maksimal bagi kemajuan daerah"

Klinik PKU Muhammadiyah Kobar Terima Ambulan dari Drs. Mukhtarudin

Penyerahan Bantuan Ambulance dari PT.Pertamina melalui ASPIRASI BAPAK MUKHTARUDIN...

Bimtek WUB IKM Kota Palangka Raya

Bimtek WUB IKM Kota Palangka Raya

Gubernur Kalteng Tinjau Jembatan Jelai dan Kawasan Shrimp Estate di Sukamara, Dorong Konektivitas dan Ekonomi Daerah

“Peninjauan ini kami lakukan untuk memastikan progres dan kondisi jembatan yang menjadi penghubung penting antarprovinsi. Jembatan Jelai berperan strategis dalam memperkuat konektivitas serta mendukung pembangunan ekonomi lintas wilayah”

Kementerian UMKM Siapkan Aturan Perlindungan Pelaku Usaha Digital dan Ojol

“Sekarang ini kita lagi bikin poin-poin aturan tentang perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM berbasis digital. Ini sudah kita bicarakan dengan Kementerian Perekonomian, dan mereka juga sedang menindaklanjuti”

Gubernur Kalteng Resmikan “Huma Betang Night”: Perpaduan Budaya, Ekonomi Kreatif, dan Ruang Publik Inklusif

“Ini bukan hanya tentang hiburan, tapi juga ruang ekspresi, ruang ekonomi, dan ruang budaya. Kita ingin Bundaran Besar menjadi jantung aktivitas masyarakat, terutama di akhir pekan"

Pemkot Palangka Raya Dapat 600 Unit RTLH dari APBN 2026

“Pada tahun 2026, Palangka Raya mendapatkan alokasi 600 unit RTLH dari APBN. Program ini akan dieksekusi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan kolaborasi bersama Baznas"

Popular Articles