spot_img

Top 5 EnterKal

spot_img
spot_img

Related Posts

Prabowo Teken Perpres Perlindungan Ojol, Bagi Hasil Naik 92 Persen

Atur Jaminan Sosial dan Tekan Potongan Aplikator di Bawah 10 Persen

Jakarta | EnterKal – Presiden RI Prabowo Subianto meneken Peraturan Presiden tentang perlindungan pekerja transportasi online atau ojek online (ojol).

Kebijakan tersebut disampaikan dalam pidato peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Jaminan Sosial untuk Pengemudi Ojol

Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan regulasi tersebut bertujuan memberikan perlindungan menyeluruh bagi pengemudi ojol, termasuk jaminan kecelakaan kerja dan akses layanan kesehatan.

“Saya juga telah tanda tangan Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online… harus diberi jaminan kecelakaan kerja. Akan diberikan BPJS kesehatan. Asuransi kesehatan,” ujarnya.

Bagi Hasil Minimal 92 Persen

Selain perlindungan sosial, pemerintah juga mengatur skema pembagian pendapatan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi.

Prabowo menegaskan bahwa porsi pengemudi akan ditingkatkan menjadi minimal 92 persen.

“Juga tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi. Sekarang menjadi minimal jadi 92 persen untuk pengemudi,” katanya.

Tekan Potongan Aplikator

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyoroti besaran potongan yang selama ini diterapkan oleh perusahaan aplikasi (aplikator).

Ia menyatakan tidak setuju dengan potongan tinggi dan menegaskan harus ditekan di bawah 10 persen.

“Saudara-saudara, ojol kerja keras. Ojol mempertaruhkan jiwanya setiap hari. Ojol, aplikator perusahaan minta 20 persen. Gimana ojol? setuju 20 persen? 15 persen?” ujarnya.

“Kalian minta 10 persen. Saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen. Enak aja, lo yang keringat, dia yang dapat duit. Kalau nggak mau ikut kita, nggak usah usaha di Indonesia,” lanjutnya.

Respons Buruh Menguat

Pernyataan tersebut disambut antusias oleh para buruh dan pekerja yang hadir dalam peringatan May Day 2026.

Kebijakan ini dinilai menjadi langkah pemerintah dalam memperkuat perlindungan pekerja sektor informal, khususnya pengemudi transportasi berbasis aplikasi. (Red)

Ketua DPRD Subandi: Pembahasan R-APBD 2026 Berjalan Lancar, Pemerintah Siapkan Langkah Antisipatif

“Dari delapan fraksi yang telah menyampaikan pandangan umum, seluruhnya sudah dijawab secara menyeluruh oleh kepala daerah, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus"

Pemprov Kalteng Evaluasi KHBS, 40 Persen Penerima Tak Layak

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus membenahi program strategis daerah, termasuk bantuan sosial Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Hasil evaluasi menunjukkan sekitar 40 persen penerima program tersebut dinilai tidak tepat sasaran.

Fairid Dorong Skema KPDBU untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur Palangka Raya

Pemerintah Kota Palangka Raya mulai memperkuat kesiapan pengembangan proyek infrastruktur melalui skema pembiayaan kolaboratif dan berkelanjutan

DPMPTSP Tingkatkan Kualitas Layanan Perizinan di Palangka Raya

“Tentu GTSK tidak hanya menjadi urusan dari JPM GTSK sendiri, tapi juga merupakan kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah yang memiliki kewajiban teknis dalam proses perizinan"

DPKUKMP Palangka Raya Dorong Koperasi Merah Putih Jadi Penggerak Ekonomi Kerakyatan

“Koperasi menjadi pondasi utama karena dibangun atas semangat kebersamaan dan gotong royong”

Pramuka Katingan Siap Ikuti Jambore Nasional 2026 di Cibubur

Kontingen Kabupaten Katingan dipersiapkan mengikuti Jambore Nasional 2026 di Cibubur dengan pembekalan karakter, kepemimpinan, keterampilan, dan wawasan kebangsaan sebagai bekal generasi muda di tingkat nasional.

Disdik Palangka Raya Gelar Pendidikan Karakter Kebhinekaan untuk Siswa SMP

“Kebhinekaan adalah kekuatan bangsa, dan pendidikan adalah pintu terdepan untuk menjaganya"

Pemkab Bartim Maksimalkan PAD Melalui Optimalisasi Aset Daerah

“Sudah saatnya kita peduli dengan aset-aset Pemkab. Legalitas kepemilikan harus dijaga dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui mekanisme sewa barang milik daerah. Hal ini akan mengurangi beban pemeliharaan APBD sekaligus meningkatkan PAD untuk pembangunan daerah"

Pemkot Palangka Raya Dukung Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih

“Koperasi merupakan wadah yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui Koperasi Merah Putih, diharapkan muncul semangat baru bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi di tingkat lokal"

Waisak 2026 Diharapkan Dorong Ekonomi Masyarakat Magelang

Selain menjadi momentum spiritual umat Buddha, rangkaian perayaan Waisak 2026 di kawasan Borobudur diharapkan mampu menggerakkan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, serta pelaku usaha lokal di Magelang dan sekitarnya.

Popular Articles