spot_img

Top 5 EnterKal

spot_img
spot_img

Related Posts

Prabowo Teken Perpres Perlindungan Ojol, Bagi Hasil Naik 92 Persen

Atur Jaminan Sosial dan Tekan Potongan Aplikator di Bawah 10 Persen

Jakarta | EnterKal – Presiden RI Prabowo Subianto meneken Peraturan Presiden tentang perlindungan pekerja transportasi online atau ojek online (ojol).

Kebijakan tersebut disampaikan dalam pidato peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Jaminan Sosial untuk Pengemudi Ojol

Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan regulasi tersebut bertujuan memberikan perlindungan menyeluruh bagi pengemudi ojol, termasuk jaminan kecelakaan kerja dan akses layanan kesehatan.

“Saya juga telah tanda tangan Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online… harus diberi jaminan kecelakaan kerja. Akan diberikan BPJS kesehatan. Asuransi kesehatan,” ujarnya.

Bagi Hasil Minimal 92 Persen

Selain perlindungan sosial, pemerintah juga mengatur skema pembagian pendapatan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi.

Prabowo menegaskan bahwa porsi pengemudi akan ditingkatkan menjadi minimal 92 persen.

“Juga tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi. Sekarang menjadi minimal jadi 92 persen untuk pengemudi,” katanya.

Tekan Potongan Aplikator

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyoroti besaran potongan yang selama ini diterapkan oleh perusahaan aplikasi (aplikator).

Ia menyatakan tidak setuju dengan potongan tinggi dan menegaskan harus ditekan di bawah 10 persen.

“Saudara-saudara, ojol kerja keras. Ojol mempertaruhkan jiwanya setiap hari. Ojol, aplikator perusahaan minta 20 persen. Gimana ojol? setuju 20 persen? 15 persen?” ujarnya.

“Kalian minta 10 persen. Saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen. Enak aja, lo yang keringat, dia yang dapat duit. Kalau nggak mau ikut kita, nggak usah usaha di Indonesia,” lanjutnya.

Respons Buruh Menguat

Pernyataan tersebut disambut antusias oleh para buruh dan pekerja yang hadir dalam peringatan May Day 2026.

Kebijakan ini dinilai menjadi langkah pemerintah dalam memperkuat perlindungan pekerja sektor informal, khususnya pengemudi transportasi berbasis aplikasi. (Red)

Agustiar Soroti Tingginya Angka Kecelakaan di Kalteng

Gubernur minta sinergi lintas sektor diperkuat untuk menekan kecelakaan lalu lintas dan memperbaiki sistem keselamatan jalan

Babinsa Kodim 1016/Palangka Raya dan Warga Kalampangan Gelar Kerja Bakti Perkuat Kemanunggalan TNI-Rakyat

“Anggota Kodim dan masyarakat bahu membahu membersihkan jalan. Kegiatan ini adalah salah satu bukti nyata sekaligus penguatan kemanunggalan TNI dengan Rakyat”

Wagub Kalteng Buka FGD HMI: Pemuda Harus Jadi Penggerak Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Emas

“Cita-cita besar menuju Indonesia Emas tidak akan terwujud jika generasi muda tidak siap. Ini bukan mimpi kosong, tapi target besar yang membutuhkan kerja kolektif, kepemimpinan yang visioner, dan keterlibatan aktif anak muda"

Menkeu: Defisit APBN 2025 Capai 2,92 Persen PDB, Stimulus Dipilih untuk Cegah Ekonomi Terpuruk

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai 2,92 persen atau Rp 695,1 triliun dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kebijakan tersebut, menurutnya, diambil sebagai langkah strategis untuk membalikkan arah perlambatan ekonomi nasional.

Achmad Zaini: Data Sensus Ekonomi 2026 Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan Palangka Raya

Wakil Wali Kota Palangka Raya menegaskan data Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, sekaligus referensi bagi investor dalam membaca potensi ekonomi daerah.

Haul Ke-6 K.H. Ahmad Zuhdiannor Digelar di Tiga Lokasi Kalsel dan Kalteng

Peringatan haul ke-6 Almarhum bin H. Muhammad atau yang akrab disapa Abah Haji kembali dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Ramadan 1447 Hijriah.

Pemkot Palangka Raya Dorong Pengembangan Produk Lokal Berbasis Potensi Daerah

“Pengembangan produk anyaman rotan dapat menjadi salah satu produk unggulan khas Kota Palangka Raya yang mencerminkan kearifan lokal dan kreativitas masyarakat. Untuk itu, perlu langkah konkret membangun identitas atau branding bagi rotan khas Palangka Raya agar lebih dikenal dan memiliki daya saing di pasar”

Diskominfo Palangka Raya Gelar Monev PPID 2025, Dorong Penguatan Keterbukaan Informasi Publik

“Keberadaan PPID bukan sekadar formalitas organisasi, melainkan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel”

Bupati Barsel Hadiri Hari Jadi ke-23 Kabupaten Gunung Mas, Dorong Kerja Sama Antarwilayah

“Kita harap momentum hari jadi ini menjadi titik tolak bagi kemajuan yang lebih pesat lagi bagi Kabupaten Gunung Mas"

Usulan Posisi Gerbong Perempuan Dikritik, Pengamat Soroti Keselamatan KRL

Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan mengkritik usulan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, terkait pemindahan gerbong khusus perempuan ke bagian tengah rangkaian KRL.

Popular Articles