Palangka Raya | EnterKal – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menerima aspirasi serikat pekerja dalam forum dialog bersama jajaran Forkopimda di Istana Isen Mulang (Rumah Jabatan Gubernur), Jumat (1/5/2026).
Kegiatan yang bertepatan dengan Hari Buruh Internasional 2026 ini menjadi ruang komunikasi terbuka antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan perwakilan buruh untuk membahas isu ketenagakerjaan di Kalimantan Tengah.
Dialog Diutamakan, Kondusivitas Dijaga
Dalam arahannya, Gubernur mengapresiasi sikap serikat pekerja yang memilih jalur dialog dibanding aksi demonstrasi di jalan.
“Kami sangat bahagia dan bangga. Daripada turun ke jalan, lebih baik berdiskusi seperti ini, melihat substansi dan dampaknya bagi daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya penyampaian aspirasi secara konstruktif dengan tetap menjaga stabilitas daerah.
Tekankan Kepentingan Daerah dan Nilai Lokal
Gubernur juga mengingatkan agar setiap partisipasi dalam isu nasional tetap mempertimbangkan kepentingan daerah.
“Kalau partisipasi, harus ada ukurannya. Jangan sampai daerah kita dirugikan,” tegasnya.
Ia turut mengangkat nilai kearifan lokal Kalimantan Tengah, yang menempatkan kebersamaan dan persatuan sebagai fondasi utama dalam menyelesaikan persoalan.
Soroti Keterbatasan Fiskal
Dalam forum tersebut, Gubernur memaparkan kondisi fiskal daerah yang tengah mengalami keterbatasan, termasuk penurunan anggaran pembangunan dibanding periode sebelumnya.
“Kami ingin masyarakat bahagia, tapi dengan kondisi anggaran terbatas, semua harus kita hadapi bersama,” ungkapnya.
Meski demikian, Pemprov Kalteng tetap berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pekerja.
Prioritas Tenaga Kerja Lokal
Salah satu kebijakan yang ditekankan adalah kewajiban perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal.
“Kalau ada investasi masuk, tenaga lokal harus diutamakan. Wajib menerima tenaga kerja lokal,” tegas Gubernur.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti pentingnya sektor pendidikan sebagai solusi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, termasuk melalui program kuliah gratis bagi masyarakat kurang mampu.
Aspirasi Buruh: Upah hingga BPJS
Dalam diskusi, perwakilan serikat pekerja menyampaikan sejumlah isu utama, antara lain pengawasan upah minimum, perlindungan tenaga kerja outsourcing, serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
Selain itu, praktik jam kerja melebihi ketentuan dan belum terpenuhinya standar kesejahteraan pekerja di sejumlah perusahaan juga menjadi perhatian.
Komitmen Pengawasan dan Penegakan Hukum
Menanggapi aspirasi tersebut, unsur Forkopimda menyatakan komitmen memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor ketenagakerjaan.
Aparat kepolisian menegaskan kesiapan menindaklanjuti laporan pelanggaran, termasuk perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial.
Bangun Hubungan Industrial Harmonis
Dialog berlangsung interaktif dan menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat komunikasi lintas sektor.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan akan terus membuka ruang dialog konstruktif guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis, sekaligus menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan daerah. (Red)