Palangka Raya | EnterKal — Pemerintah Kota Palangka Raya merencanakan penataan kawasan bantaran sungai melalui konsep pembangunan waterfront city sebagai bagian dari strategi pembangunan kota yang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin saat memaparkan rencana pembangunan infrastruktur Kota Palangka Raya kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI Muhammad Qodari, di Ruang Rapat Peteng Karuhei I Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa (13/1/2026).
Fairid menjelaskan, program waterfront city diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus taraf hidup masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai.
“Program waterfront city ini mencakup wilayah Pahandut, Pelabuhan Rambang, Flamboyan, hingga Puntun,” ujar Fairid.
Ia menegaskan, konsep penataan bantaran sungai sejatinya bukan gagasan baru. Namun, saat ini dihidupkan kembali dengan pendekatan pembangunan yang lebih modern dan berkelanjutan.
“Kawasan bantaran sungai diproyeksikan menjadi wajah baru Kota Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus ruang yang lebih tertata dan layak huni,” paparnya.
Sementara itu, Muhammad Qodari menekankan bahwa penataan bantaran sungai perlu dilakukan secara komprehensif, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
“Di kawasan tersebut masih terdapat permukiman yang tergolong kumuh. Karena itu, perlu dilakukan penataan agar kualitas rumah, lingkungan, dan kehidupan warganya dapat meningkat. Ke depan, kawasan sungai juga harus ditata sebagai bagian dari kawasan hijau,” ungkap Qodari.
Ia menambahkan, pembangunan waterfront city tidak boleh semata-mata berorientasi pada aspek fisik, melainkan harus menyentuh persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.
“Pendekatan utamanya adalah penyelesaian masalah sosial. Saat ini masih pada tahap diskusi awal dan akan berlanjut ke pembahasan berikutnya. Intinya, bagaimana kualitas dan kondisi Kota Palangka Raya dapat terus meningkat,” jelasnya. (Mc-Red)
