Palangka Raya | EnterKal – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Sosialisasi dan Rapat Asistensi Penyusunan Pelaporan Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Tengah di Aula Betang Hapakat, Kantor Perwakilan BI Kalteng, Selasa (3/2/2026).
Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kualitas laporan kinerja TPID Tahun 2025 agar lebih terarah, terukur, dan selaras dengan pedoman nasional, sekaligus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi menghadapi dinamika ekonomi global dan domestik.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menegaskan pengendalian inflasi merupakan fondasi stabilitas ekonomi daerah.
“TPID memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan stabilitas harga, khususnya pada komoditas pangan strategis yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Tantangan pengendalian inflasi ke depan semakin dinamis, baik akibat fluktuasi harga komoditas global, perubahan iklim, maupun dinamika geopolitik,” ujar Leonard.
Menurutnya, laporan kinerja TPID tidak sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen evaluasi kebijakan agar pengendalian inflasi semakin tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya data yang akurat, analisis komprehensif, serta inovasi lokal, khususnya pada sektor pangan, transportasi, dan energi yang selama ini menjadi kontributor utama tekanan harga.
“Melalui kegiatan asistensi ini, diharapkan kualitas laporan kinerja TPID semakin baik, didukung oleh data yang akurat, analisis yang komprehensif, serta mendorong lahirnya inovasi-inovasi lokal, khususnya dalam penguatan sektor pangan, transportasi, dan energi,” tambahnya.
Leonard juga mengingatkan agar Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) terus dijalankan secara konsisten pada 2026, melalui operasi pasar, pasar penyeimbang, peningkatan produktivitas, serta perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan wilayah surplus.
Sementara itu, Kepala Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Adi Nugroho, menyampaikan bahwa stabilitas inflasi menjadi prasyarat pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
Ia mencatat inflasi Kalimantan Tengah sepanjang 2025 sebesar 3,13 persen, masih berada dalam rentang target nasional 2,5 persen ± 1 persen. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi tekanan harga.
“Upaya pengendalian inflasi tidak terlepas dari kolaborasi Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan hari ini menjadi muara dari seluruh upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2025,” jelasnya.
Adi menambahkan, laporan kinerja TPID yang sistematis dan berbasis indikator kinerja akan menjadi bahan evaluasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), sekaligus berkontribusi pada penilaian TPID Award tingkat nasional.
Kegiatan ini turut dihadiri Staf Ahli Gubernur Yuas Elko, Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Devi Setyorini, perwakilan Kementerian Dalam Negeri Nadya Amelia Risky Mustofa secara daring, Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat Muhammad Handri Imansyah, serta TPID provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.
Di tengah meningkatnya risiko volatilitas harga pangan akibat faktor cuaca dan rantai pasok, forum ini menegaskan bahwa pengendalian inflasi daerah tidak hanya bergantung pada intervensi jangka pendek, tetapi juga pada konsistensi kebijakan, ketahanan produksi lokal, dan koordinasi lintas wilayah yang solid. (Red)
