spot_img

Top 5 EnterKal

spot_img
spot_img

Related Posts

Achmad Zaini: Data Sensus Ekonomi 2026 Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan Palangka Raya

Wakil Wali Kota Palangka Raya menegaskan data Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, sekaligus referensi bagi investor dalam membaca potensi ekonomi daerah.

Palangka Raya | EnterKal – Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, membuka Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan di Hotel Swiss-Bel Danum Palangka Raya, Selasa (9/6/2026).

Dalam sambutannya, Achmad Zaini menegaskan bahwa pelatihan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Palangka Raya.

“Kegiatan ini merupakan wujud penyatuan komitmen kita bersama untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

Pertumbuhan Ekonomi Jadi Modal Positif

Zaini mengatakan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi semakin penting di tengah tren pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya yang menunjukkan kinerja positif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya, pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 5,94 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan Triwulan IV Tahun 2025 yang tercatat sebesar 5,62 persen.

Capaian tersebut juga melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada angka 5,61 persen serta pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah yang tercatat sebesar 3,79 persen.

“Hal ini menunjukkan adanya sinyal positif terhadap peningkatan kinerja ekonomi Kota Palangka Raya pada tahun 2026. Kondisi ini tentu harus dijaga dan terus ditingkatkan melalui kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” ucapnya.

Data Akurat Jadi Dasar Kebijakan

Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah, terutama pada sektor jasa.

Menurut Zaini, potensi tersebut perlu dikelola secara optimal agar mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Namun, upaya tersebut memerlukan dukungan data yang akurat, lengkap, dan dapat dipercaya. Karena itu, hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan maupun perencanaan ekonomi daerah.

“Data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi kompas bagi pemerintah dalam menentukan arah pembangunan yang tepat sasaran. Selain itu, data ini juga akan menjadi referensi penting bagi investor dan pelaku usaha dalam menentukan strategi investasi sesuai karakteristik perekonomian Palangka Raya,” ungkapnya.

Petugas Diminta Profesional dan Berintegritas

Pada kesempatan tersebut, Zaini mengajak seluruh petugas sensus untuk menjalankan tugas secara profesional, penuh tanggung jawab, dan menjunjung tinggi integritas.

Ia menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat agar proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang valid.

Menurutnya, kualitas data yang dikumpulkan akan sangat menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan pemerintah di masa mendatang.

“Saya berharap seluruh petugas dapat menjalankan perannya dengan sungguh-sungguh, menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta memastikan setiap data yang dikumpulkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi modal penting bagi pembangunan Kota Palangka Raya di masa mendatang,” pungkasnya. (Red)

Wali Kota Palangka Raya Lantik William sebagai Damang Adat Pahandut 2025–2031

“Pelantikan ini adalah kelanjutan dari proses panjang kedamangan yang dimulai sejak November tahun lalu. Ini bukan hanya tentang jabatan, tapi tentang tanggung jawab budaya dan sosial”

Kebijakan HGBT Terbukti Berdampak Positif Terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional

“Kita bisa lihat HBGT yang diberikan kepada PLN mendukung ketahanan energi nasional,"

Gubernur Buka Konferwil XIII NU Kalteng, Tegaskan Peran Strategis NU dalam Pembangunan dan Moderasi Beragama

“Sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan, khususnya organisasi keagamaan seperti NU, sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan dinamika sosial yang terus berkembang”

PT Bara Prima Mandiri Tuntaskan Program PPM 2025 di Barito Selatan

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) merupakan program strategis jangka panjang yang wajib dilaksanakan perusahaan pertambangan guna meningkatkan kualitas hidup serta kemandirian masyarakat di sekitar wilayah tambang.

Klinik PKU Muhammadiyah Kobar Terima Ambulan dari Drs. Mukhtarudin

Penyerahan Bantuan Ambulance dari PT.Pertamina melalui ASPIRASI BAPAK MUKHTARUDIN...

Rakercab Kwarcab Palangka Raya Bahas Program Kerja dan Penguatan Organisasi

Rakercab Kwarcab Gerakan Pramuka Palangka Raya menjadi forum penyusunan program kerja sekaligus penguatan arah organisasi periode 2026–2031. Tujuh langkah strategis didorong menjadi program konkret yang terukur dan relevan dengan kebutuhan generasi muda.

Pemkot Palangka Raya Perkuat Sistem Digital Pajak dan Retribusi Daerah

“Pemanfaatan teknologi informasi adalah keharusan agar proses pengelolaan pajak dan retribusi lebih cepat, transparan, dan akurat"

Palangka Raya Jadi Kandidat Percontohan Kota Antikorupsi 2026, Fairid Naparin Tegaskan Komitmen Integritas

Pemerintah Kota Palangka Raya menggelar rapat koordinasi terkait pembentukan Palangka Raya sebagai calon percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi Tahun Anggaran 2026 di Aula Peteng Karuhei II Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa (10/3/2026).

Menteri Mukhtarudin Dorong Unud Cetak Talenta Global untuk Pasar Kerja Dunia

Kolaborasi KP2MI dan Universitas Udayana diarahkan untuk memperkuat kualitas SDM, memperluas akses kerja luar negeri yang aman dan prosedural, serta menyiapkan tenaga profesional Indonesia menghadapi kebutuhan pasar global.

Mukhtarudin Lepas 313 PMI ke Jepang, Gaji Tembus Rp24 Juta per Bulan

Sebanyak 313 Pekerja Migran Indonesia skema Government to Government (G to G) resmi diberangkatkan ke Jepang melalui program IJ-EPA 2026. Pada saat yang sama, Kementerian P2MI juga membuka orientasi pra-pemberangkatan bagi 200 calon pekerja migran tujuan Korea Selatan sebagai bagian dari strategi peningkatan penempatan tenaga kerja terampil dan terlindungi.

Popular Articles