Palangka Raya – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, secara resmi mengukuhkan Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Palangka Raya periode 2025–2030, sekaligus membuka Workshop Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Rabu (28/5/2025), di Aula BPBD Kota Palangka Raya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Plt Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, sejumlah Kepala Perangkat Daerah, dan unsur Forkopimda setempat.
Dalam sambutannya, Wali Kota Fairid menegaskan bahwa pembentukan FPRB merupakan langkah strategis dalam rangka memperkuat sistem pengurangan risiko bencana secara sistematis dan terkoordinasi di wilayah Kota Palangka Raya.
“FPRB Kota Palangka Raya dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam mengupayakan pengurangan risiko bencana secara sistematis dan terkoordinasi,” ujar Fairid.
Lebih lanjut, ia menyebut forum ini akan menjadi mitra utama pemerintah daerah dalam melakukan identifikasi potensi risiko serta menyusun langkah-langkah mitigasi yang terarah dan efektif.
Fairid juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai fondasi utama dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh dan adaptif terhadap berbagai perubahan, termasuk dampak krisis iklim.
“Dengan menggandeng semua elemen, forum ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya komunitas yang tangguh serta mampu merespons bencana secara cepat dan efektif,” jelasnya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengurangan risiko bencana, demi menciptakan lingkungan yang aman dan siaga. Keterlibatan ini, menurutnya, menjadi syarat penting agar program yang dijalankan dapat berkelanjutan dan berdampak luas.
“Mari kita jadikan forum ini sebagai simbol komitmen bersama dalam mewujudkan Kota Palangka Raya yang lebih siap dan sigap menghadapi berbagai tantangan kebencanaan di masa mendatang,” pungkas Fairid.
Dengan pengukuhan FPRB 2025–2030 dan pelaksanaan workshop penanggulangan Karhutla, Pemerintah Kota Palangka Raya memperkuat langkah nyata dalam membangun ketangguhan kota terhadap risiko bencana, sekaligus membuka ruang kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
