PALANGKA RAYA | EnterKal — Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menggelar Sosialisasi Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) di Aula Serba Guna Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (18/2/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan akhir menjelang peluncuran resmi program pada 20 Februari 2026.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa KHBS harus disalurkan secara tepat sasaran dan terorganisir, dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah dan pemangku kepentingan di daerah.
“Program ini penting agar tepat sasaran. Tanpa kebersamaan, koordinasi, dan informasi yang baik, permasalahan di lapangan sulit diantisipasi. Oleh karena itu, saya minta seluruh pihak bersinergi dan mengawal pelaksanaannya,” tegas Agustiar.
Distribusi Skala Besar, Libatkan Lintas Sektor
Menurut Gubernur, distribusi kartu dan bantuan akan dilakukan dalam skala besar, sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), aparat keamanan, pemerintah kabupaten/kota, hingga relawan di lapangan.
“Pembagian ini dilakukan dalam skala besar, mungkin terbesar dalam sejarah Kalimantan Tengah. Saya berharap semua pihak, mulai dari bupati, camat, kepala desa, hingga relawan, bergerak bersama,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa KHBS merupakan program inklusif yang tidak membedakan latar belakang politik, suku, maupun agama.
“Tidak ada perbedaan partai, suku, atau agama. Bantuan akan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya,” katanya.
Penegasan tersebut sekaligus menempatkan KHBS sebagai instrumen perlindungan sosial yang diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat secara merata.
Sistem EDC untuk Transparansi dan Akuntabilitas
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Rangga Lesmana, memaparkan mekanisme teknis penyaluran bantuan yang menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC).
Menurut Rangga, penggunaan mesin EDC bertujuan memastikan proses klaim dan pencairan bantuan berjalan transparan, terdokumentasi, dan dapat diawasi secara real time.
“Penggunaan mesin EDC bertujuan memastikan proses klaim dan pencairan bantuan berjalan transparan serta terdokumentasi. Petugas penyalur memanfaatkan mesin ini untuk layanan klaim Bantuan Kartu Huma Betang Sejahtera kepada Keluarga Penerima Manfaat,” jelasnya.
Ia menerangkan, mesin EDC dilengkapi fitur untuk menampilkan jenis bantuan, mencairkan dana, mencatat log transaksi, hingga memblokir kartu jika diperlukan.
“Setiap transaksi tercatat dalam sistem, sehingga memudahkan pemantauan dan pengawasan penyaluran bantuan di lapangan,” ungkap Rangga.
Fitur pemindaian kartu juga disiapkan untuk memastikan validitas penerima manfaat, sehingga potensi kesalahan atau penyimpangan dapat diminimalkan.
“Dengan pemindaian kartu dan pencatatan digital, penyaluran menjadi lebih akuntabel dan risiko kesalahan dapat diminimalkan,” imbuhnya.
Peluncuran KHBS pada 20 Februari 2026 diharapkan menjadi tonggak penguatan sistem perlindungan sosial berbasis data dan teknologi di Kalimantan Tengah, sekaligus mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat secara terukur dan berkelanjutan. (Red)