Palangka Raya | EnterKal – Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat koordinasi menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjelang puncak musim kemarau 2026. Penguatan sinergi tersebut ditandai dengan kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago ke Kalimantan Tengah, Jumat (31/7/2026).
Menkopolkam disambut langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran di VIP Room Isen Mulang Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya sebelum melanjutkan agenda pemantauan ke Posko Karhutla Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Kunjungan tersebut bertujuan melihat secara langsung kesiapan penanganan Karhutla sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Perkuat Kesiapsiagaan Jelang Puncak Kemarau
Sebelum kunjungan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menggelar Rapat Koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (30/7/2026). Pertemuan itu membahas kondisi terkini Karhutla sekaligus menyusun langkah strategis menghadapi puncak musim kemarau.
Gubernur Agustiar Sabran menilai curah hujan yang masih terjadi pada penghujung Juli menjadi kesempatan penting untuk memperkuat kesiapan seluruh unsur Satuan Tugas (Satgas) Karhutla sebelum memasuki periode kemarau yang diperkirakan semakin kering.
“Hujan yang turun saat ini adalah water break atau jeda waktu yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk memantapkan kesiapsiagaan Satgas. Puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus dan September, bahkan bisa berlanjut hingga November. Untuk itu, Pemprov Kalteng telah resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla hingga 31 Oktober 2026,” tegas Agustiar Sabran.
Menurutnya, kesiapan personel, peralatan, serta koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat agar respons terhadap potensi kebakaran dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
Minta Daerah Bergerak Lebih Cepat
Agustiar juga menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Kalimantan Tengah agar segera mengambil langkah sesuai tingkat kerawanan wilayah masing-masing. Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota tidak menunda penetapan Status Siaga Darurat apabila diperlukan serta memastikan dukungan anggaran operasional tersedia.
“Saya minta para bupati dan wali kota jangan lambat bergerak. Jangan ragu menetapkan Status Siaga Darurat dan segera menggeser anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) ke perangkat daerah terkait untuk kelancaran operasional pemadaman, BBM, hingga konsumsi personel,” pungkasnya.
Gubernur menegaskan bahwa setiap keputusan harus diambil secara cepat melalui koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
107 Hotspot Jadi Perhatian
Berdasarkan hasil pemantauan cuaca dan iklim per 30 Juli 2026, terdapat 107 titik panas (hotspot) di wilayah Kalimantan Tengah. Kabupaten Pulang Pisau mencatat jumlah hotspot terbanyak, yakni 62 titik, disusul Kota Palangka Raya sebanyak 15 titik.
Meski pemantauan citra satelit belum menunjukkan sebaran asap, kondisi lahan yang semakin kering meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Prakiraan cuaca hingga awal Agustus yang didominasi kondisi cerah berawan dengan peluang hujan yang rendah juga menjadi perhatian dalam penyusunan langkah antisipasi.
Kunjungan Menkopolkam ke Kalimantan Tengah diharapkan semakin memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman Karhutla. Dengan kesiapsiagaan yang terus ditingkatkan, diharapkan potensi kebakaran dapat ditekan sehingga dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan dapat diminimalkan. (Red)