Jakarta | EnterKal – Pengamat pendidikan Ina Liem meminta pemerintah memprioritaskan penyelesaian berbagai persoalan mendasar di sektor pendidikan sebelum mewacanakan Bahasa Perancis sebagai mata pelajaran wajib nasional.
Menurut Ina, sistem pendidikan Indonesia saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan besar yang memerlukan perhatian lebih mendesak dibanding penambahan mata pelajaran wajib baru.
“Kita juga harus melihat kondisi di lapangan. Kita masih menghadapi tantangan literasi dasar, kekurangan guru di banyak daerah, ketimpangan kualitas pendidikan, dan penguasaan Bahasa Inggris yang masih perlu ditingkatkan,” ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (29/5/2026).
Pertanyakan Skala Prioritas Kebijakan
Ina menegaskan dirinya tidak menolak pentingnya penguasaan bahasa asing bagi pelajar Indonesia.
Menurutnya, kemampuan berbahasa asing dapat membuka akses terhadap ilmu pengetahuan, kebudayaan, diplomasi internasional, serta peluang kerja di tingkat global.
Namun, ia mempertanyakan apakah menjadikan Bahasa Perancis sebagai mata pelajaran wajib nasional merupakan kebijakan yang paling relevan dan berdampak pada kondisi saat ini.
“Jadi pertanyaannya bukan apakah Bahasa Perancis bagus atau tidak. Tentu bagus. Pertanyaannya: apakah menjadikannya wajib untuk seluruh siswa Indonesia merupakan prioritas yang paling realistis dan paling berdampak saat ini?” katanya.
Menurut Ina, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan pendidikan disusun berdasarkan kebutuhan riil dunia pendidikan nasional dan kesiapan implementasinya di lapangan.
Soroti Konsistensi Arah Kebijakan
Ina juga mempertanyakan konsistensi arah kebijakan terkait pengajaran bahasa asing di sekolah.
Ia menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya pernah menyampaikan gagasan mengenai penguatan Bahasa Portugis, sebelum muncul wacana pengajaran Bahasa Perancis secara lebih luas.
Menurutnya, setiap pernyataan kepala negara akan dipersepsikan publik sebagai arah resmi kebijakan pemerintah.
“Jangan sampai setiap kunjungan kenegaraan muncul pernyataan bahwa bahasa negara tertentu akan dipelajari secara luas, tetapi pada akhirnya tidak pernah benar-benar dijalankan,” ujarnya.
Ina mengingatkan bahwa munculnya berbagai wacana yang sulit direalisasikan berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Kalau berulang kali muncul wacana yang tidak realistis untuk dieksekusi, lama-lama kepercayaan publik bisa berkurang,” katanya.
Bahasa Asing Sebaiknya Menjadi Pilihan
Sebagai alternatif, Ina menilai pembelajaran bahasa asing lebih tepat dikembangkan sebagai mata pelajaran pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan minat peserta didik.
Ia mencontohkan Bahasa Perancis, Bahasa Jerman, Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin, maupun Bahasa Arab dapat diperluas aksesnya tanpa harus menjadi mata pelajaran wajib nasional.
“Menurut saya lebih tepat jika Bahasa Prancis, Bahasa Jerman, Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin, Bahasa Arab, atau bahasa asing lainnya diperluas sebagai pilihan sesuai minat dan kebutuhan daerah, bukan otomatis menjadi mata pelajaran wajib nasional,” pungkasnya. (Red)