Palangka Raya | EnterKal — Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin memastikan tidak akan ada pengurangan pegawai maupun penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun anggaran 2026, meskipun pemerintah pusat memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) secara signifikan.
“Meskipun kondisi keuangan daerah diprediksi menghadapi tekanan, tidak akan ada pengurangan jumlah pegawai maupun penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP),” ujar Fairid, Senin (1/12/2025).
Fairid menegaskan bahwa komitmen pemerintah kota terhadap kesejahteraan ASN harus sejalan dengan upaya peningkatan kinerja, profesionalitas, dan integritas seluruh pegawai.
“Namun, komitmen tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kinerja dari seluruh ASN. Kami memperhatikan ASN, tetapi kami juga berharap ASN bekerja profesional dan menjunjung integritas,” tegasnya.
Ia juga mendorong seluruh ASN agar terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, tuntutan pelayanan publik semakin kompleks sehingga dibutuhkan kreativitas dan adaptasi yang berkelanjutan.
Pemerintah Kota Palangka Raya, lanjut Fairid, akan terus memperkuat tata kelola pemerintahan untuk memastikan efektivitas pembangunan serta menghadirkan layanan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah Kota Palangka Raya akan terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas, agar setiap program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Cantik,” ujarnya.
Sebagai informasi, alokasi dana transfer dari pemerintah pusat untuk Kota Palangka Raya pada 2026 mengalami penurunan drastis, yaitu pemangkasan mencapai Rp253 miliar. Dengan kondisi tersebut, APBD yang semula dirancang sekitar Rp1,5 triliun harus disesuaikan menjadi hampir Rp1,3 triliun akibat pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU). (R-Adv)
