Palangka Raya | EnterKal — Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan Kota Palangka Raya tahun 2027 diharapkan mampu mengakomodasi dua sumber utama perencanaan.
“Pertama, aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota,” ujar Subandi di Palangka Raya, Senin (9/2).
Selain itu, ia menekankan pentingnya memasukkan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang bersumber dari hasil reses anggota dewan. Menurutnya, kedua sumber perencanaan tersebut merupakan representasi langsung dari kebutuhan riil masyarakat.
Subandi menjelaskan, dengan mekanisme tersebut, arah pembangunan daerah diharapkan lebih tepat sasaran. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa realisasi usulan tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Minimal dalam proses penyusunan, usulan DPRD hasil reses sudah diakomodasi dalam pokok-pokok pikiran,” ucapnya.
Ia juga menekankan peran strategis Musrenbang di tingkat kelurahan sebagai tahapan awal dalam memilah dan memverifikasi berbagai usulan masyarakat. Usulan yang telah terealisasi tidak dapat diajukan kembali, sementara usulan yang belum terakomodasi akan dibawa ke tingkat kecamatan untuk dibahas lebih lanjut.
“Di tingkat kecamatan juga dilakukan penyaringan kembali. Usulan yang belum terakomodasi selanjutnya dibawa ke tingkat kota,” jelasnya.
Subandi menilai, seluruh usulan yang dibahas dalam Musrenbang merupakan kebutuhan nyata masyarakat yang nantinya akan dituangkan dalam program dan kegiatan pembangunan daerah.
Setelah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), usulan tersebut akan dijabarkan lebih lanjut melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS). Pada tahapan ini, DPRD akan mencermati dan membahas seluruh usulan bersama pemerintah daerah.
“Kami berharap, baik usulan dari Musrenbang maupun pokok-pokok pikiran DPRD dapat diakomodasi secara proporsional, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkas Subandi. (Red)
