Jakarta | EnterKal – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai “kado” bagi masyarakat dalam momentum Hari Kartini dan Hari Buruh Internasional.
“Hadiah May Day, hadiah Hari Kartini untuk besok,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/4/2026) malam.
Ia menegaskan, pengesahan RUU PPRT menjadi bagian dari komitmen DPR menuntaskan janji kepada publik setelah pembahasannya berlangsung panjang hingga 22 tahun.
Selain RUU PPRT, DPR juga berkomitmen merampungkan sejumlah rancangan undang-undang lain yang telah lama menjadi pekerjaan rumah, di antaranya RUU Masyarakat Adat, RUU Perlindungan Saksi dan Korban, RUU Ketenagakerjaan, serta RUU Perampasan Aset.
“Insyaallah tahun ini kita akan selesaikan beberapa yang memang sudah menjadi PR,” kata Dasco.
Disepakati Baleg, Menuju Paripurna
Sebelumnya, Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah menyepakati RUU PPRT untuk dibawa ke pembahasan tingkat II atau rapat paripurna.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno Baleg DPR RI yang digelar pada Senin (20/4/2026). Seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap hasil pembahasan RUU tersebut.
“Apakah hasil pembahasan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dapat diproses lebih lanjut?” tanya Dasco dalam rapat, yang kemudian dijawab setuju oleh seluruh peserta sidang.
Dengan persetujuan tersebut, RUU PPRT dijadwalkan segera disahkan dalam rapat paripurna DPR RI dalam waktu dekat.
Dukungan Pemerintah
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah perwakilan pemerintah, antara lain Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.
Dari unsur DPR, hadir Ketua Baleg Bob Hasan bersama para wakil ketua.
Dengan disepakatinya RUU tersebut, DPR memastikan proses legislasi memasuki tahap akhir sebelum pengesahan resmi dalam rapat paripurna.
