Palangka Raya | EnterKal – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar shalat berjamaah dan doa bersama dalam rangka malam Nisfu Syaban 1447 Hijriah di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Senin (2/2/2026). Momentum keagamaan tersebut dimaknai sebagai refleksi spiritual sekaligus penguatan komitmen pelayanan publik dan harmoni sosial di Bumi Tambun Bungai.
Rangkaian kegiatan diawali dengan shalat Maghrib berjamaah, dilanjutkan shalat hajat, pembacaan Surah Yasin, doa bersama, shalat Isya berjamaah, serta ramah tamah.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik H. Darliansyah, disampaikan rasa syukur atas kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam mengisi malam yang diyakini memiliki keutamaan tersebut.
“Alhamdulillah, kita semua bisa bersama-sama mengisi Malam Nisfu Syaban kali ini dengan Shalat Berjamaah dan Doa Bersama, mendoakan kebaikan untuk kita, untuk Kalimantan Tengah, dan untuk Indonesia,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa doa dan ikhtiar spiritual harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas kerja pemerintahan.
“Kami berkomitmen bersama dengan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi, untuk bekerja lebih baik lagi, dan bekerja lebih keras lagi melayani masyarakat Bumi Tambun Bungai,” tegasnya.
Momentum Nisfu Syaban, lanjutnya, menjadi ruang refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat persaudaraan, menjaga kerukunan, serta memperteguh semangat membangun daerah secara inklusif dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah H. M. Yusi Abdhian, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Khairil Anwar, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Tengah H. M. Wahyudie F. Dirun, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Tengah H. Bulkanis, serta perwakilan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Tengah.
Di tengah dinamika sosial dan tantangan pembangunan, pemerintah daerah menempatkan momentum keagamaan tidak semata sebagai agenda seremonial, melainkan sebagai pengingat bahwa tata kelola pemerintahan yang baik berpijak pada nilai integritas, kebersamaan, dan tanggung jawab moral kepada masyarakat. (Red)