Kapuas | EnterKal — Setelah resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas, H Muhammad Wiyatno dan Dodo, telah menuntaskan masa kerja 100 hari pertamanya dengan sejumlah terobosan nyata.
Salah satu program prioritas yang menjadi fokus adalah pelaksanaan transmigrasi lokal secara terstruktur. Program ini menargetkan relokasi sebanyak 12.317 kepala keluarga (KK) ke wilayah potensial di Kabupaten Kapuas. Untuk menunjang program tersebut, Pemkab Kapuas menyiapkan lahan usaha seluas 44.233,93 hektare dan membuka Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebesar 72.800 hektare.
“Transmigrasi lokal ini bukan sekadar perpindahan penduduk, tetapi bagian dari pembangunan wilayah terpadu yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan,” tegas Bupati Wiyatno. Ia juga memastikan setiap KK akan mendapatkan lahan layak dan akses ke fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Di sektor infrastruktur, Wiyatno bergerak membuka keterisolasian wilayah dengan pembangunan sejumlah ruas jalan strategis. Di antaranya adalah akses ke Desa Terusan, Pelabuhan Batanjung (Kapuas Kuala), serta Jalan Basarang – Mandumai. Sementara di wilayah hulu, pembangunan difokuskan pada ruas Mantangai – Timpah – Pujon – Jangkang – Sei Hanyo – Sei Pinang.
“Akses jalan darat adalah urat nadi perekonomian. Kami berkomitmen menghadirkan jalan yang memadai demi kemajuan wilayah,” ujarnya.
Bupati juga menargetkan, hingga tahun 2027, kendaraan roda empat sudah bisa menjangkau Desa Terusan, yang sebelumnya terisolasi. Infrastruktur ini diharapkan mempercepat mobilisasi dan angkutan hasil pertanian, sehingga memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat desa.
Di bidang tata kelola pemerintahan, Wiyatno menaruh perhatian serius pada perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Dalam 100 hari pertama, ia memastikan seluruh catatan dan rekomendasi BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah tahun 2021–2024 ditindaklanjuti.
“Saya meminta semua pihak untuk mematuhi dan menindaklanjuti rekomendasi BPK. Alhamdulillah, seluruh perangkat daerah menunjukkan komitmen tersebut,” jelasnya.
Hasilnya, Pemkab Kapuas berhasil meraih kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, setelah dua tahun sebelumnya hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
