Palangka Raya | EnterKal — Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, terpilih menjadi satu-satunya kepala daerah dari Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Tahun 2025, program strategis penguatan kepemimpinan hasil kolaborasi Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), dan Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP) Singapura.
Program KPPD 2025 diikuti oleh 50 kepala daerah se-Indonesia dan dirancang untuk membekali para pemimpin daerah dengan wawasan geopolitik global, dinamika kawasan Indo-Pasifik, serta pemahaman terhadap ancaman dan peluang pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Selain memperluas wawasan, peserta juga dituntut untuk mengembangkan ide-ide inovatif dan solutif dalam memperkuat program prioritas di wilayah masing-masing.
Pelaksanaan KPPD terbagi menjadi dua angkatan, masing-masing menjalani pelatihan intensif selama 14 hari di tiga lokasi: Lemhannas RI Jakarta, LKYSPP Singapura, dan BPSDM Kemendagri. Untuk Angkatan II, kegiatan berlangsung pada 5–18 November 2025, dimulai dari Lemhannas RI, dilanjutkan sesi pendalaman di Singapura, dan ditutup dengan refleksi kebijakan di BPSDM Kemendagri.
KPPD 2025 menitikberatkan pada pembentukan pemimpin daerah yang visioner, adaptif, inovatif, serta berkarakter kebangsaan kuat, dengan pemahaman mendalam terhadap empat Konsensus Dasar Bangsa: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Melalui keterlibatan LKYSPP, peserta juga mendapatkan perspektif internasional dalam tata kelola pemerintahan modern dan pembangunan berkelanjutan.
Wali Kota Fairid Naparin menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas kepercayaan yang diberikan untuk mengikuti program tersebut.
“Beberapa waktu lalu saya menerima surat pemanggilan dari Lemhannas RI untuk mengikuti kegiatan KPPD ini. Saya bangga terpilih dalam program ini karena memiliki kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan, serta belajar langsung dari para pemimpin dan pakar nasional maupun internasional,” ujar Fairid, Selasa (4/11/2025) di Palangka Raya.
Fairid menilai, keikutsertaannya dalam KPPD merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kualitas kepemimpinan daerah, sekaligus peluang strategis untuk menyelaraskan pembangunan Kota Palangka Raya dengan agenda nasional dan tren global.
“Ini adalah kesempatan berharga untuk memperluas wawasan, membawa pulang ide-ide segar, dan memastikan ilmu yang didapatkan dapat diterapkan langsung dalam kebijakan serta program yang bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fairid menegaskan bahwa pengalaman dan pengetahuan dari KPPD akan menjadi modal penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik, ketahanan sosial, dan daya saing kota.
“Harapannya, hasil pembelajaran dari KPPD ini dapat diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan Palangka Raya, khususnya dalam memperkuat ketahanan daerah, menjaga persatuan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.
Menurut BPSDM Kemendagri, pelaksanaan KPPD tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis kepala daerah, tetapi juga memperkuat kemampuan analisis kebijakan berbasis tren global agar setiap pemimpin daerah mampu mengambil keputusan strategis sesuai dinamika zaman.
Keikutsertaan Fairid Naparin diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkaya visi kepemimpinan Kota Palangka Raya, memperkuat inovasi kebijakan daerah, serta membuka jejaring kerja sama nasional dan internasional untuk mewujudkan pembangunan kota yang berdaya saing dan berkelanjutan. (R-Adv)
