Badung | EnterKal – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Selasa (16/12/2025). Kegiatan ini diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemko Palangka Raya.
Rombongan Pemko Palangka Raya dipimpin Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, dan disambut langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Badung, Anak Agung Ngurah Raka Sukadana, bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Badung, I Nyoman Suendi, beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, Sekda Palangka Raya Arbert Tombak menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk melakukan kaji banding terkait peran dan dukungan Forkopimda dalam menjaga stabilitas daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Badung yang telah menerima kehadiran kami. Selain untuk bersilaturahmi, kunjungan ini juga untuk mengkaji bagaimana peran dan dukungan Forkopimda Pemkab Badung dalam menjaga stabilitas daerah,” ujar Arbert.
Arbert berharap, hasil dari kaji banding tersebut dapat memberikan masukan yang konstruktif dan dapat diimplementasikan di lingkungan Pemko Palangka Raya.
“Saya berharap hasil kaji banding ini bisa menjadi bahan pembelajaran dan diterapkan sesuai kondisi di Kota Palangka Raya,” harapnya.
Sementara itu, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Badung, Anak Agung Ngurah Raka Sukadana menjelaskan bahwa Pemkab Badung bersama Forkopimda secara konsisten menjaga dan merawat harmoni sosial sebagai kunci stabilitas daerah.
“Ini menjadi modal utama dan penguat bahwa Bali, khususnya Kabupaten Badung, tetap aman dan kondusif,” ungkapnya.
Ia menambahkan, stabilitas daerah memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pariwisata yang menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung. Oleh karena itu, pelayanan publik dan keamanan menjadi prioritas utama.
“Citra stabilitas dan keamanan daerah harus tercermin dari pelayanan yang baik serta kondusivitas wilayah. Senyum masyarakat Bali menjadi bagian penting dari itu,” tuturnya.
Raka Sukadana juga menyoroti peran sanksi adat yang masih kuat diterapkan di Provinsi Bali sebagai instrumen sosial dalam menjaga ketertiban.
“Sanksi adat masih sangat dikedepankan dan lebih bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga memiliki efek jera yang kuat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Pemkab Badung terus menyinkronkan program pemerintah dengan hukum dan nilai adat yang hidup di masyarakat.
“Banyak hal yang bisa dikerjasamakan dalam pertemuan ini, karena masing-masing daerah memiliki sudut pandang dan kekayaan adat budaya yang berbeda,” pungkasnya. (Red)