PALANGKA RAYA | EnterKal — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui tim MBH Validator terus melakukan validasi dan verifikasi data calon penerima Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Langkah ini ditempuh untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan meminimalkan potensi kesalahan data, Selasa (24/2/2026).
Program KHBS merupakan bagian dari komitmen Pemprov Kalteng dalam memperkuat perlindungan sosial berbasis data yang akurat dan transparan.
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan bahwa validasi data menjadi fondasi utama keberhasilan program tersebut.
“Saya minta proses validasi dilakukan secara objektif, transparan dan sesuai kriteria. Program ini harus tepat sasaran, benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Turun Lapangan dan Libatkan RT/RW
Tim MBH Validator melakukan pengecekan langsung ke lapangan, mencakup verifikasi administrasi, penilaian kondisi sosial ekonomi, serta sinkronisasi data dengan perangkat desa dan kelurahan. Proses ini juga melibatkan RT/RW guna memperkuat akurasi data penerima.
Pendekatan berlapis tersebut diharapkan mampu menekan potensi polemik serta meningkatkan legitimasi program di tengah masyarakat.
Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosantik) Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, menyatakan keterbukaan informasi menjadi bagian integral dalam pelaksanaan KHBS.
“Masyarakat dapat ikut mengawasi dan memberikan masukan apabila ditemukan data yang tidak sesuai. Prinsipnya, pemerintah ingin memastikan keadilan sosial benar-benar terwujud,” ujarnya.
Akses Cek Status Secara Daring
HMB Validator (Huma Betang Validator) merupakan aplikasi resmi untuk validasi penerima bantuan sosial KHBS. Melalui sistem ini, warga dapat mengecek status bantuan secara daring melalui laman humabetang.id dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data sesuai KTP atau KK.
Sebagai alternatif, masyarakat juga dapat melakukan pengecekan melalui cekbansos.kemensos.go.id yang merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Pemerintah Provinsi Kalteng menargetkan proses verifikasi yang aman, cepat, dan transparan melalui HMB Validator mampu memperkuat jaring pengaman sosial serta memastikan program KHBS memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat prasejahtera di Bumi Tambun Bungai. (Red)