Jakarta | EnterKal – Anggota Komisi XII DPR RI, Mukhtarudin, menegaskan komitmennya dalam mengawal Program Listrik Desa (Lisdes) 2025–2029 yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini menargetkan elektrifikasi di 10.068 desa dan dusun, mencakup 780.000 rumah tangga dengan pembangunan pembangkit listrik berkapasitas total 394 megawatt (MW) di seluruh Indonesia.
“Ya, tentu kita dorong, guna mewujudkan keadilan sosial dan mendukung pembangunan ekonomi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” ujar Mukhtarudin, Senin (2/6/2025).
Sebagai Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI dan perwakilan dari Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Mukhtarudin menyatakan akan memastikan program ini berjalan secara transparan, efektif, dan tepat sasaran. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap alokasi anggaran sebesar Rp50 triliun agar tidak terjadi penyimpangan.
“Kami ingin memastikan setiap desa yang belum teraliri listrik mendapatkan haknya sesuai target 2029,” tegasnya.
Mukhtarudin juga menyoroti pentingnya sinergi antara PLN, Kementerian ESDM, dan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan geografis, seperti di Maluku Utara yang menjadi salah satu prioritas elektrifikasi bertahap hingga 2029. Ia mendorong percepatan inventarisasi desa-desa yang belum teraliri listrik dan pelibatan investor swasta secara terbuka untuk mendukung pembiayaan, namun tetap dalam pengawasan ketat.
“Keterlibatan swasta harus diawasi ketat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.
Mukhtarudin menyambut baik peluncuran Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang menjadi dasar Program Lisdes. Menurutnya, RUPTL ini penting untuk memastikan akses listrik merata, sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045 dan target Net Zero Emissions 2060.
Ia menekankan bahwa elektrifikasi desa bukan hanya soal penerangan, tetapi juga menyangkut pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan masyarakat. Fraksi Golkar DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal agar program ini benar-benar memberikan dampak nyata sesuai dengan semangat “Listrik Untuk Semua”.
Mukhtarudin juga menyuarakan pentingnya keberlanjutan program ini dengan tetap memperhatikan kebijakan energi nasional dan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan pihaknya telah menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk segera menginventarisasi dan menyusun program percepatan elektrifikasi desa selama lima tahun ke depan.
“Tugas kami lima tahun ke depan melalui Program Lisdes 2025-2029 sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera menginventarisir dan membuat program invasi dalam rangka memberikan akses listrik kepada desa-desa yang belum terlistriki,” ujar Bahlil.
Dengan kolaborasi semua pihak, program ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam mengatasi ketimpangan energi dan mempercepat pembangunan desa secara merata di seluruh Indonesia.