spot_img

Top 5 EnterKal

spot_img
spot_img

Related Posts

GPM Serentak Digelar, Pemprov Kalteng Jaga Stabilitas Harga Jelang Ramadan dan HBKN 2026

Palangka Raya | EnterKal – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Pembukaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Nasional Tahun 2026 yang dilaksanakan di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalteng, Jumat (13/2/2026). Program ini menjadi bagian dari langkah antisipatif pemerintah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), termasuk Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, Tahun Baru Imlek, serta Hari Raya Nyepi.

Secara nasional, kegiatan dibuka Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menegaskan komitmen pemerintah menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Ia mengingatkan pelaku usaha agar tidak menjual komoditas di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun harga acuan yang ditetapkan pemerintah.

“Kami memohon kepada seluruh pengusaha di Indonesia, jangan menaikkan harga di atas harga eceran tertinggi yang telah ditentukan pemerintah. Stok pangan kita dalam kondisi aman dan melimpah, tidak ada alasan untuk menaikkan harga,” tegas Amran.

Menurutnya, stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 3,4 juta ton—tertinggi untuk periode Februari. Pemerintah juga menyiapkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1,5 juta ton dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram. Sementara stok minyak goreng tersedia sekitar 700 ribu ton dengan harga maksimal Rp15.700 per liter. Harga acuan daging ayam ditetapkan Rp40.000 per kilogram dan daging sapi Rp140.000 per kilogram.

Langkah tersebut, lanjut Amran, merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan menjelang Ramadan.

Subsidi dan Distribusi di Kalteng

Di tingkat daerah, Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko menyatakan GPM menjadi instrumen menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

“Melalui Gerakan Pangan Murah ini, pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau. Ada subsidi yang diberikan, berkisar antara Rp2.000 hingga Rp10.000 per komoditas,” ujarnya.

Komoditas yang disediakan dalam GPM di Kalteng meliputi beras premium bersubsidi sekitar 10 ton, bawang merah 350 kilogram, bawang putih 250 kilogram, gula konsumsi 1 ton, minyak goreng kemasan 1.000 liter, serta telur ayam ras sebanyak 500 tray.

Pada tahap awal, pelaksanaan GPM digelar serentak di sembilan kabupaten/kota, yakni Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Kotawaringin Timur, Seruyan, Sukamara, Katingan, Kota Palangka Raya, serta tingkat provinsi. Daerah lainnya dijadwalkan menyusul dalam bulan yang sama.

Pemerintah daerah berharap intervensi pasar melalui GPM mampu meredam potensi lonjakan harga yang lazim terjadi menjelang hari besar keagamaan.

“Kita harapkan para pedagang tidak menaikkan harga di atas ketentuan. Selain menjaga stabilitas, ini juga menjadi bagian dari kepedulian sosial dan nilai ibadah menjelang bulan suci,” tutup Yuas.

Gerakan Pangan Murah diproyeksikan menjadi instrumen pengendalian inflasi daerah sekaligus penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. (Red)

Buka Puasa Bersama di Dishub Kalteng, Edy Pratowo Ajak Perkuat Sinergi Pembangunan

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo mengajak seluruh pihak memanfaatkan momentum Ramadan untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan rasa syukur atas kesehatan serta kesempatan untuk terus mengabdi kepada masyarakat.

Indeks SPBE Kalteng 2025 Capai 3,41, Transformasi Digital Masuki Fase Kematangan Layanan

Tim Koordinasi SPBE Nasional merilis hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025, Rabu (7/1/2026), melalui Aplikasi Tauval (tauval.spbe.go.id). Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat Indeks SPBE sebesar 3,41 dengan kategori Baik, menandai tren peningkatan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan digital.

Pemprov Kalteng Tanggung Iuran BPJS 650 Ribu Warga Tidak Mampu, Gubernur Minta Daerah Tak Pangkas Anggaran Kesehatan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 650 ribu jiwa masyarakat tidak mampu di wilayah tersebut. Kebijakan ini ditempuh untuk memastikan kelompok rentan tetap memperoleh akses layanan kesehatan tanpa terbebani biaya.

Direktur BBCA Tambah Kepemilikan Saham Senilai Rp2,1 Miliar

“Jenis transaksi ini adalah pembelian dengan status kepemilikan saham langsung. Tujuan transaksi tersebut adalah investasi”

Bupati Ahmad Rifa’i: Ritual Tiwah Identitas Masyarakat Dayak yang Wajib Dilestarikan

“Ritual tiwah adalah kekayaan budaya yang tak ternilai, identitas masyarakat, dan tradisi yang harus dijaga dan dilestarikan"

Kak Aisyah Thisia Terpilih Jadi Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Kalteng 2025–2030

“Misi saya sebagai Ketua Kwarda adalah meningkatkan kualitas Gugus Depan dan Satuan Karya (Saka) Pramuka, serta meningkatkan kualitas para Pembina"

Gubernur Hadiri Milad ke-79 HMI, Tekankan Peran Kader dalam Pembangunan Kalteng

Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menghadiri syukuran Milad Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke-79 sekaligus silaturahmi HMI dan Korps Alumni HMI (KAHMI) Kalimantan Tengah di Ballroom Best Western Batang Garing Hotel Palangka Raya, Sabtu malam (14/2/2026).

Wali Kota Fairid Naparin Ajak Warga Manfaatkan Call Center 112 dan Aplikasi LAPOR

“Layanan ini dapat dihubungi masyarakat kapan saja bila ada kejadian penting. Sistem ini sudah terintegrasi dengan instansi terkait sehingga mampu memberikan penanganan yang komprehensif dan terkoordinasi”

Pasar Murah Ramadan untuk Mahasiswa dan Panti Asuhan, Gubernur Kalteng Tegaskan Pendidikan Tetap Prioritas

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pasar murah spesial Ramadan 1447 Hijriah bagi mahasiswa dan panti asuhan di Kota Palangka Raya sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau menjelang Hari Raya Idulfitri. Kegiatan tersebut berlangsung di Halaman Istana Isen Mulang, Rabu (11/3/2026).

Wagub Kalsel Dorong Transformasi Ekonomi, Kurangi Ketergantungan Sektor Tambang

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, menegaskan pentingnya transformasi ekonomi daerah agar tidak terus bergantung pada sektor ekstraktif, khususnya pertambangan. Hal tersebut disampaikan melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, dalam kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Senin (23/2/2026).

Popular Articles