Jakarta | EnterKal – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kementerian P2MI) resmi mencanangkan Gerakan Nasional Migran Aman di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Gerakan tersebut diinisiasi sebagai bentuk penguatan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara terintegrasi mulai sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga kembali ke tanah air.
Kegiatan itu dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurachman, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, serta Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq.
Turut mendampingi Menteri P2MI Mukhtarudin yakni Wakil Menteri P2MI Cristina Aryani, Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla, dan Sekretaris Jenderal KP2MI Dwiyono.
Prabowo Ingatkan Bahaya Jalur Ilegal
Sebelum pencanangan dimulai, acara diawali dengan pemutaran video arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur jalur penempatan nonprosedural.
“Sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu,” tegas Presiden Prabowo.
Mukhtarudin menjelaskan, transformasi BP2MI menjadi kementerian merupakan langkah besar pemerintah dalam memperkuat fungsi operator sekaligus regulator pelindungan PMI.
“Bapak Presiden memberikan arahan kepada kami agar meningkatkan kualitas pelindungan bagi pekerja migran. Baik dari sebelum mereka bekerja, selama bekerja, serta setelah mereka bekerja,” ujar Mukhtarudin.
PMI Disebut Pejuang Ekonomi Bangsa
Mukhtarudin menegaskan pekerja migran bukan sekadar angka statistik, melainkan pejuang ekonomi yang berkontribusi besar terhadap negara.
Ia memaparkan remitansi pekerja migran sepanjang 2025 mencapai Rp288 triliun berdasarkan data Bank Indonesia.
“Dari migrasi yang aman, lahir kemandirian dan kesejahteraan. Dan inilah yang kita sebut sebagai brain circulation,” imbuhnya.
Selain itu, sejak Januari hingga April 2026, Kementerian P2MI disebut berhasil mencegah keberangkatan ilegal sebanyak 1.353 calon pekerja migran serta menurunkan 4.213 konten digital bermuatan penempatan ilegal.
KP2MI juga menangani 1.173 aduan PMI dari berbagai negara penempatan.
“Kondisi ini menegaskan bahwa negara harus hadir. Bukan hanya melalui kebijakan di atas kertas, tetapi juga hadir langsung di ruang-ruang kehidupan masyarakat,” katanya.
Fokus Edukasi Hingga Tingkat Desa
Gerakan Nasional Migran Aman dijalankan melalui lima strategi utama, mulai penyebaran informasi publik, mitigasi risiko, pengawasan wilayah rawan, kolaborasi lintas sektor, hingga penguatan edukasi di tingkat desa.
Salah satu program utama yang didorong yakni Desa Migran Emas sebagai pusat edukasi dan pelindungan pekerja migran berbasis masyarakat.
Hingga kini, pemerintah telah menetapkan 669 Desa Migran Emas di seluruh Indonesia.
Mukhtarudin meminta pemerintah daerah, kepala desa, tokoh agama, hingga media massa ikut terlibat aktif dalam menyebarkan edukasi migrasi aman kepada masyarakat.
“Jadikan gerakan ini hidup di tengah keluarga, tumbuh di desa-desa, dan menguat dalam lapisan masyarakat. Migran yang aman, demi rakyat yang sejahtera, dan untuk Indonesia yang lebih maju,” pungkasnya.
Penyerahan E-PMI dan Pesan Dudung
Usai pencanangan, KemenP2MI secara simbolis menyerahkan Kartu Elektronik Pekerja Migran Indonesia (E-PMI) kepada tiga calon pekerja migran.
Momentum tersebut turut diwarnai pesan moral dari Dudung Abdurachman kepada salah satu CPMI asal Indramayu agar menjaga nama baik bangsa saat bekerja di luar negeri.
“Jaga nama baik bangsa dan negara,” tegas Dudung.
Pemberian E-PMI tersebut menjadi simbol penguatan sistem pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi pekerja migran Indonesia berbasis layanan digital terintegrasi. (Fj-Red)