Jakarta | EnterKal – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menerima audiensi pimpinan delapan perguruan tinggi asal Kalimantan Selatan di Kantor KemenP2MI, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026). Pertemuan tersebut membahas rencana kerja sama strategis dalam membangun ekosistem penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Dalam pertemuan itu, Mukhtarudin didampingi Direktur Jenderal Pemberdayaan Fachri dan Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri (P3KLN) Dwi Setiawan Susanto. Delegasi kampus terdiri dari satu perguruan tinggi negeri dan tujuh perguruan tinggi swasta di Kalimantan Selatan.
Kampus Jadi Motor Pembentukan Migrant Center
Mukhtarudin menegaskan kolaborasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI untuk memperkuat pelindungan pekerja migran sekaligus meningkatkan kualitas kompetensi tenaga kerja Indonesia di pasar global.
Menurutnya, Indonesia harus mulai menggeser orientasi pekerja migran dari sektor berkeahlian rendah menuju tenaga kerja berkeahlian menengah hingga tinggi (medium-high skill).
“Untuk mencapai penempatan yang berkualitas, kita harus menciptakan ekosistem di sektor hulunya terlebih dahulu. Di sinilah pentingnya peran perguruan tinggi. Melalui infrastruktur yang sudah dimiliki kampus, kita akan membentuk Migrant Center di universitas,” ujar Mukhtarudin.
Migrant Center nantinya akan menjadi pusat layanan terpadu di lingkungan kampus yang menyediakan informasi peluang kerja global, pelatihan bahasa, pengenalan budaya negara tujuan, hingga pendampingan administrasi penempatan.
Bonus Demografi dan Peluang Kerja Global
Mukhtarudin menjelaskan Indonesia saat ini berada pada fase bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif yang terus meningkat hingga 2045. Di sisi lain, banyak negara menghadapi fenomena aging population yang memicu tingginya kebutuhan tenaga kerja asing.
Namun, peluang tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan data Sistem Informasi P2MI (SIP2MI) per 5 Juni 2026, terdapat 312.797 peluang kerja luar negeri yang tersedia, tetapi baru 75.378 posisi atau sekitar 24,41 persen yang berhasil terisi.
Artinya, masih terdapat 233.401 posisi atau sekitar 75,59 persen yang belum terisi dan berpotensi dimanfaatkan oleh tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar global.
Untuk menjawab tantangan tersebut, KemenP2MI terus memperluas program vokasi dan telah meresmikan Migrant Center di 22 perguruan tinggi, sementara sembilan kampus lainnya sedang dalam tahap pengembangan.
Potensi Besar Kalimantan Selatan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, Kalimantan Selatan memiliki jumlah penduduk sekitar 4,32 juta jiwa dengan angkatan kerja mencapai 2,24 juta jiwa.
Meski demikian, data SISKOP2MI menunjukkan penempatan pekerja migran asal Kalimantan Selatan selama periode Januari 2023 hingga 9 Juni 2026 baru mencapai 672 layanan penempatan, dengan 338 pekerja migran yang masih aktif bekerja.
Mayoritas pekerja migran asal Kalsel masih terserap pada sektor domestik dan jasa seperti house maid, caregiver, care worker, serta cleaning worker.
“Kemitraan dengan perguruan tinggi diharapkan mampu meningkatkan profil kompetensi pekerja migran sehingga dapat mengisi kebutuhan tenaga kerja profesional di berbagai negara,” kata Mukhtarudin.
Empat Agenda Strategis Kerja Sama
Dalam pertemuan tersebut, KemenP2MI menawarkan empat agenda kerja sama yang akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Pertama, pembentukan Migrant Center berbasis perguruan tinggi sebagai pusat layanan terpadu bagi mahasiswa dan alumni.
Kedua, pembentukan pusat kajian dan riset pekerja migran yang menghasilkan penelitian berbasis data untuk mendukung kebijakan migrasi ketenagakerjaan dan pemberdayaan purna pekerja migran.
Ketiga, pengembangan sistem digital ketenagakerjaan, termasuk dashboard peluang kerja internasional, sistem peringatan dini penempatan ilegal, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan big data.
Keempat, integrasi edukasi migrasi aman melalui kegiatan pengabdian masyarakat, termasuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan program relawan mahasiswa untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Perguruan tinggi tidak hanya bertugas mencetak lulusan, tetapi juga mengantarkan mereka menuju karier global yang bermartabat,” tegas Mukhtarudin.
Universitas Sari Mulia Siap Perluas Penempatan Global
Salah satu kampus yang hadir, Universitas Sari Mulia (UNISM) Banjarmasin, menyatakan kesiapan mendukung penuh program tersebut.
Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Sumber Daya Universitas Sari Mulia, Assoc. Prof. Dr. Dede Mahdiyah, mengatakan kampusnya memiliki empat fakultas dan 18 program studi yang berpotensi menghasilkan tenaga kerja profesional untuk pasar internasional.
Ia mengungkapkan hingga saat ini terdapat 12 alumni UNISM yang bekerja di Jepang, dua orang di Arab Saudi, satu orang di Australia, dan tiga orang di Jerman melalui skema Government to Government (G-to-G) maupun jalur mandiri.
Meski minat mahasiswa bekerja di luar negeri cukup tinggi, menurut Dede masih terdapat tantangan sosial berupa kekhawatiran orang tua terhadap keamanan dan pelindungan anak mereka di negara tujuan.
Karena itu, pihak kampus berharap KemenP2MI dapat membantu memperkuat sosialisasi mengenai pelindungan pekerja migran dan mekanisme penempatan yang aman serta legal.
“Dengan hadirnya ekosistem yang terintegrasi melalui Migrant Center, Universitas Sari Mulia berkomitmen mengubah potensi besar angkatan kerja muda Kalimantan Selatan menjadi tenaga kerja ahli yang diakui secara global dan terlindungi secara hukum,” ujar Dede.
Delapan Kampus Terlibat
Audiensi tersebut dihadiri perwakilan dari delapan perguruan tinggi Kalimantan Selatan, yakni UIN Antasari Banjarmasin, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, UNISKA MAB Banjarmasin, Universitas Sari Mulia, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, Universitas Achmad Yani Banjarmasin, Universitas Terbuka Banjarmasin, dan Universitas Borneo Lestari.
Melalui kerja sama ini, seluruh pihak optimistis sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi mampu melahirkan sistem tata kelola pekerja migran yang lebih profesional, aman, komprehensif, dan bermartabat. (Fj-Red)