spot_img

Top 5 EnterKal

spot_img
spot_img

Related Posts

Achmad Zaini Tekankan Penerapan Sistem Merit untuk Wujudkan Birokrasi Profesional

Palangka Raya | EnterKal – Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menegaskan pentingnya penerapan sistem merit dalam tata kelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya.

Menurutnya, birokrasi yang profesional hanya dapat terwujud jika pembinaan aparatur sipil negara (ASN) dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan atas dasar kedekatan pribadi atau kepentingan politik.

“Sistem merit adalah fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Semua ASN harus memahami bahwa penilaian dan pengembangan karier didasarkan pada prestasi dan kontribusi nyata,” ujar Zaini.

Ia menambahkan, melalui penerapan sistem merit, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi serta mempromosikan pegawai berprestasi secara objektif dan transparan. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemko Palangka Raya untuk memperkuat budaya kerja berbasis kinerja dan integritas di setiap perangkat daerah.

Zaini juga menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat bergantung pada konsistensi dalam menerapkan sistem merit secara menyeluruh.

“Kalau sistem ini berjalan baik, kepercayaan publik akan meningkat, dan pelayanan masyarakat juga menjadi lebih efektif,” tegasnya.

Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk menjadikan penerapan sistem merit sebagai gerakan bersama dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik di Kota Palangka Raya. (R-Adv)

Mukhtarudin: SMK Go Global Buka Peluang Kerja Indonesia di Pasar Global

Program yang merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan 300 ribu lulusan SMK dan 200 ribu masyarakat umum untuk dilatih sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.

Kemenperin Dukung Xiaomi Produksi Tablet dan Kendaraan Listrik di Indonesia

“Pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi komitmen Xiaomi yang terus menanamkan investasi dan mengembangkan lini produknya di Indonesia”

Fairid Tetapkan Tiga Pilar Reformasi Birokrasi Palangka Raya

Pemerintah Kota Palangka Raya menyiapkan strategi penguatan tata kelola pemerintahan melalui tiga pilar utama yang mencakup pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pembangunan budaya kerja berintegritas.

Bupati Gunung Mas Minta Penanganan Karhutla Lebih Efektif Jelang Kemarau

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan lebih efektif menjelang musim kemarau 2026.

Agustiar Sabran dan Pangdam Dampingi Aksi Kuliner Merah Putih untuk Penanganan Karhutla

Kegiatan di kawasan Camppeat, Desa Tumbang Nusa, Pulang Pisau, menyediakan 6.000 porsi makanan selama dua hari serta 12.000 botol air mineral untuk mendukung petugas, relawan, dan masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan.

Karhutla Kalteng, Gubernur Agustiar Beri Bantuan Pangan kepada Mahasiswa

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalteng menerima paket pangan, multivitamin, dan masker KN95, sementara pemerintah memperluas bantuan di tengah karhutla dan kekeringan.

Disnaker Palangka Raya Perkuat Pengembangan SDM melalui Pelatihan dan Sertifikasi Nasional

Pelatihan vokasi berbasis kompetensi disiapkan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja, memperkuat daya saing tenaga kerja lokal, serta menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang terus berkembang.

Kesbangpol Gelar Duta Muda Pemilih Cerdas di Palangka Raya

“Kegiatan ini digelar sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pemilih pemula. Generasi muda harus menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab”

Relokasi PKL Wujudkan Lingkungan Kota Tertib dan Nyaman

Palangka Raya -Pemerintah Kota Palangka Raya saat ini sedang...

Pigai Sebut Penolak MBG dan Koperasi Merah Putih “Menentang HAM”, Pernyataan Picu Perdebatan

Pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjadi sorotan setelah menyebut pihak yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai “orang yang menentang HAM”. Ucapan itu memicu perdebatan di ruang publik, terutama terkait batas antara kritik kebijakan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Popular Articles