spot_img

Top 5 EnterKal

spot_img
spot_img

Related Posts

DPR Minta Restorasi Ekologis Bekas Lahan Pertambangan Harus Jadi Prioritas Nasional

JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR, Mukhtarudin, menegaskan pentingnya penguatan komitmen terhadap restorasi ekologis pascatambang sebagai bagian dari tanggung jawab jangka panjang sektor pertambangan. 

Ia menyatakan, upaya pemulihan lingkungan tidak boleh berhenti pada reklamasi teknis, tetapi harus menyentuh pemulihan ekosistem secara menyeluruh.

“Restorasi ekologis bukan sekadar menutup lubang bekas tambang atau menanam pohon. Yang kita butuhkan adalah pemulihan fungsi ekologis, air, tanah, vegetasi, dan keanekaragaman hayati yang benar-benar hidup kembali,” ujar Mukhtarudin di Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Ia menyoroti masih banyaknya lokasi bekas tambang yang terbengkalai, baik oleh perusahaan yang telah pailit maupun yang tidak menjalankan kewajiban pascatambang sesuai ketentuan.

Hal ini, menurutnya, menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan perlunya penguatan regulasi berbasis keberlanjutan.

“Banyak IUP yang meninggalkan lubang tambang begitu saja, dan masyarakat sekitar menanggung risiko ekologisnya. Negara tidak boleh membiarkan ini terus terjadi,” tegasnya.

Ia juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, memperkuat koordinasi dalam mengawasi proses pemulihan lingkungan.

Mukhtarudin mendorong agar pengawasan terhadap pemanfaatan dana jaminan pascatambang dilakukan secara transparan dan akuntabel. 

Ia juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, memperkuat koordinasi dalam mengawasi proses pemulihan lingkungan.

Selain itu, ia menilai bahwa praktik restorasi terbaik yang telah dilakukan oleh sejumlah perusahaan, seperti revegetasi berbasis spesies lokal dan pengembangan taman keanekaragaman hayati (Taman Kehati) perlu direplikasi secara luas, terutama di daerah dengan tingkat kerusakan lingkungan yang tinggi akibat tambang.

“Restorasi ekologis harus dijadikan indikator utama dalam evaluasi izin usaha pertambangan. Kalau tidak mampu memulihkan lingkungan, ya jangan diberi kelonggaran izin,” ucapnya.

Mukhtarudin turut mendorong integrasi prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) ke dalam sistem insentif dan pembiayaan di sektor tambang. 

“Kita perlu memastikan bahwa investasi di sektor ini berpihak pada keberlanjutan, bukan sekadar mengejar keuntungan jangka pendek,” pungkasnya.

Pemko Palangka Raya Tiadakan Perayaan Malam Tahun Baru, Ajak Warga Berdoa dan Refleksi

“Kalau Pemerintah Kota Palangka Raya tidak ada acara. Saya lebih menekankan silakan berkumpul bersama keluarga, tetapi yang utama adalah sama-sama berdoa”

173 Hotspot Terdeteksi di Sekitar IKN, 55 Titik Mengalami Kebakaran

Otorita IKN mencatat 173 hotspot di 23 desa dan kelurahan hingga 31 Agustus 2026, dengan 55 titik teridentifikasi mengalami kebakaran yang sebagian besar diduga berkaitan dengan aktivitas manusia.

Bupati Seruyan Evaluasi Kepala SKPD, Siapkan Rotasi dan Kabinet Baru

“Kita menilai dari daftar historis, apakah sektor-sektor strategis sudah dilaksanakan dengan baik, apakah anggaran diarahkan dan dialokasikan secara tepat sesuai skala prioritas”

Wali Kota Fairid Tekankan Perlindungan Guru dan Transformasi ASN di Era Digital

“Di usia ke-80 ini, dunia pendidikan berubah sangat cepat. Guru harus adaptif, terbuka terhadap teknologi, dan siap menghadapi tantangan era digital”

CPNS 2026 Palangka Raya, Pemkot Tunggu Kepastian Jumlah Formasi dari Pusat

Sekda Arbert Tombak menyebut kebutuhan formasi telah diusulkan berdasarkan kebutuhan perangkat daerah, tetapi jumlah yang disetujui dan jadwal penerimaan masih menunggu ketentuan pemerintah pusat.

Fairid Paparkan Inovasi Pembiayaan Kreatif Pemko Palangka Raya di Kemendagri

Pemko menampilkan inovasi pajak daerah, digitalisasi keuangan, hingga skema kerja sama pembiayaan pembangunan

Pemprov Kalteng Luncurkan Program Strategis Pendidikan, Perluas Akses Sekolah hingga Pendidikan Spesialis

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meluncurkan Program Strategis Sektor Pendidikan dalam kegiatan yang digelar di Aula Jayang Tingang (AJT) Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (5/3/2026). Peluncuran ini menjadi momentum memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses serta kualitas pendidikan bagi masyarakat di Bumi Tambun Bungai.

Wabup Seruyan Dukung Pembangunan Mushola Al Ikhlas di Kantor Kemenag

Wakil Bupati Seruyan, Supian, menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Seruyan terhadap pembangunan sarana ibadah.

Disdik Kalteng Luncurkan WBS, Sediakan Kanal Aduan Siswa Cegah Perundungan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah resmi meluncurkan Whistleblowing System (WBS) sebagai kanal pengaduan khusus bagi peserta didik. Peluncuran dilakukan bertepatan dengan penutupan kegiatan Polisi Keamanan Sekolah (PKS) di Bundaran Besar, Palangka Raya, Minggu (15/2/2026).

Dukcapil Palangka Raya Gratiskan Penggantian Dokumen Korban Kebakaran

Pemerintah Kota Palangka Raya memastikan seluruh korban kebakaran di Gang Sari 45 tetap memperoleh akses layanan administrasi kependudukan melalui penggantian dokumen secara gratis dengan sistem jemput bola.

Popular Articles