spot_img

Top 5 EnterKal

spot_img
spot_img

Related Posts

Skor 92,9 dari KPK, Palangka Raya Masuk Penilaian Kota Percontohan Ber-AKSI 2026

Wali Kota Fairid Naparin meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti rekomendasi tim penilai dan memastikan komitmen antikorupsi diterapkan dalam pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan kepada masyarakat.

PALANGKA RAYA | EnterKal – Kota Palangka Raya memperoleh skor 92,9 dalam penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai Kota Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun 2026. Hasil tersebut menjadi bagian dari evaluasi upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Penilaian tersebut disampaikan dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Rabu (18/11/2026).

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah dan pihak terkait yang telah berkontribusi dalam proses penilaian. Ia menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat pencegahan korupsi.

“Kami memandang kehadiran Tim Penilai bukan semata sebagai evaluasi, tetapi kesempatan bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memperoleh masukan serta rekomendasi,” kata Fairid.

Skor 92,9 Bukan Alasan Berpuas Diri

Fairid mengatakan hasil penilaian tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah kota untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, pencegahan korupsi membutuhkan komitmen, konsistensi, dan keteladanan dari seluruh aparatur. Upaya tersebut juga tidak cukup hanya melalui pemenuhan dokumen administrasi, tetapi harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas, pengambilan kebijakan, pengelolaan anggaran, hingga pelayanan kepada masyarakat.

“Komitmen antikorupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Jangan sampai upaya pencegahan korupsi hanya menjadi slogan, tetapi harus tercermin dalam kebijakan, penggunaan anggaran, dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak menjadikan skor 92,9 sebagai alasan untuk berpuas diri. Hasil penilaian dan rekomendasi tim penilai harus ditindaklanjuti sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan.

Transparansi Anggaran hingga Pengadaan Jadi Perhatian

Dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, Pemkot Palangka Raya terus mendorong peningkatan integritas aparatur sipil negara (ASN), transparansi pengelolaan keuangan daerah, perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa, serta penguatan mekanisme pengaduan masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Fairid menekankan bahwa keberhasilan upaya antikorupsi perlu tercermin dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, bukan hanya dalam capaian penilaian.

Masyarakat Diajak Ikut Mengawasi

Selain aparatur pemerintah, Fairid juga mengajak masyarakat berperan dalam membangun budaya antikorupsi melalui kepedulian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

“Saya mengajak masyarakat ikut membangun budaya antikorupsi. Integritas bukan sekadar komitmen yang diucapkan, tetapi harus menjadi karakter yang diwujudkan dalam setiap tindakan,” pungkasnya.

Dengan hasil penilaian tersebut, tindak lanjut rekomendasi KPK dan konsistensi pelaksanaan prinsip transparansi serta akuntabilitas menjadi pekerjaan penting bagi Pemkot Palangka Raya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. (Red)

Pemko Palangka Raya Lepas Kafilah, Siap Harumkan Nama Kota di MTQH Kalteng 2025

“Kafilah Kota Palangka Raya telah menjadi bagian dari wajah religius, wajah marwah, serta wajah kemajuan kota ini”

Idul Adha 1446 H, Spirit Keikhlasan dan Solidaritas Untuk Indonesia yang Inklusif

Sebagai seorang Muslim dan wakil rakyat dari Kalimantan Tengah, saya melihat Idul Adha bukan sekadar perayaan tahunan, tetapi sebuah panggilan mendalam untuk merefleksikan nilai-nilai keikhlasan, pengorbanan, dan solidaritas sosial yang menjadi inti ajaran Islam.

Kak Aisyah Thisia Terpilih Jadi Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Kalteng 2025–2030

“Misi saya sebagai Ketua Kwarda adalah meningkatkan kualitas Gugus Depan dan Satuan Karya (Saka) Pramuka, serta meningkatkan kualitas para Pembina"

Bereng Bengkel Wakili Kalteng di Lomba Desa Pangan Aman Nasional 2026

Kelurahan Bereng Bengkel mengandalkan inovasi pengawasan pangan berbasis masyarakat dan integrasi program kesehatan serta ketahanan pangan

Harkitnas 2026, Palangka Raya Soroti Kedaulatan Digital Anak

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Palangka Raya menyoroti pergeseran tantangan bangsa dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan digital, termasuk penguatan pelindungan anak di ruang siber melalui implementasi PP TUNAS.

Indeks SPBE Kalteng 2025 Capai 3,41, Transformasi Digital Masuki Fase Kematangan Layanan

Tim Koordinasi SPBE Nasional merilis hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025, Rabu (7/1/2026), melalui Aplikasi Tauval (tauval.spbe.go.id). Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat Indeks SPBE sebesar 3,41 dengan kategori Baik, menandai tren peningkatan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan digital.

Wagub Edy Pratowo Hadiri Entry Meeting BPK, Tegaskan Komitmen Tata Kelola Keuangan Transparan dan Akuntabel

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) di Auditorium Bima BPK Perwakilan Provinsi Bali, Kamis (12/2/2026).

Subandi Tutup DPRD Kota Cup, Dorong Pembinaan Futsal Usia Dini Berkelanjutan

“Alhamdulillah, hari ini DPRD Kota Cup resmi berakhir. Saya mengapresiasi PSSI Kota Palangka Raya yang telah mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan dengan baik"

Pemko Palangka Raya Tegaskan Transparansi Dana Hibah dan Bansos di RAPBD 2026

“Setiap usulan hibah sudah melalui proses verifikasi, seleksi administratif, hingga penilaian kelayakan. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari dana hibah dan bansos diterima oleh pihak yang benar-benar berhak”

Pemko Palangka Raya Tegaskan Pendidikan Tetap Jadi Prioritas Utama di RAPBD 2026

“Pendidikan tidak bisa menjadi objek penghematan. Anak-anak kita harus mendapatkan fasilitas terbaik demi masa depan yang cerah”

Popular Articles