PALANGKA RAYA | EnterKal – Pemerintah Kota Palangka Raya meraih skor 92,9 dengan predikat istimewa dalam penilaian Kota Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun 2026 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan capaian tersebut menjadi tanggung jawab sekaligus motivasi untuk menjaga integritas dan memperkuat pencegahan korupsi.
Hasil penilaian tersebut diumumkan dalam kegiatan di Aula Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Rabu (18/11/2026). Fairid mengatakan capaian itu merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah kota dan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas.
Menurutnya, Palangka Raya telah melalui tahapan penilaian dan observasi cukup panjang sebelum memperoleh predikat tersebut. Prosesnya diawali dengan pemenuhan indikator penilaian, kemudian dilanjutkan observasi mendalam selama kurang lebih enam bulan.
“Prosesnya cukup panjang. Setelah melalui tahapan penilaian dan observasi, Kota Palangka Raya akhirnya masuk tiga besar dan memperoleh nilai 92,9 dengan predikat istimewa,” ujarnya.
Observasi KPK Berlangsung Sekitar Enam Bulan
Fairid menjelaskan, proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dengan memeriksa dokumen, data pemerintahan, hingga persoalan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selama masa observasi, tim penilai KPK memperoleh akses terhadap data yang diperlukan untuk mengevaluasi tata kelola pemerintahan di Palangka Raya.
“Selama kurang lebih enam bulan, data yang ada di Pemerintah Kota Palangka Raya dibuka, diamati, diperiksa, dan dievaluasi oleh tim KPK. Bahkan, persoalan hukum yang berkaitan dengan pejabat pemerintah juga menjadi bagian dari penilaian,” jelasnya.
Fairid menilai hasil tersebut membawa tanggung jawab lebih besar bagi pemerintah kota. Terlebih, Palangka Raya merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah dan telah ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan nasional.
Perda dan Perwali Jadi Bagian Tindak Lanjut
Terkait catatan dan rekomendasi tim penilai, Fairid memastikan Pemkot Palangka Raya akan menindaklanjutinya melalui sejumlah pembenahan. Salah satu perhatian adalah penyesuaian regulasi daerah yang belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan terbaru.
Tindak lanjut tersebut mencakup pembaruan peraturan daerah (perda), peraturan wali kota (perwali), serta penyempurnaan sejumlah indikator dan aspek pelayanan publik.
“Catatan dari tim penilai harus ditindaklanjuti. Ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan, termasuk peraturan daerah atau peraturan wali kota yang harus diperbarui sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Mengenai waktu penyelesaian, Fairid menyebut pemerintah kota akan berupaya menindaklanjuti rekomendasi secepat mungkin dengan tetap mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.
Konsistensi MCSP dan Pendampingan Pemerintah Provinsi
Fairid juga menjelaskan bahwa penilaian daerah percontohan mempertimbangkan konsistensi capaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK selama beberapa tahun sebelum observasi mendalam dilakukan.
“Indikator penilaiannya cukup lengkap. Sebelum menjadi calon daerah percontohan, harus ada komitmen kepala daerah dan konsistensi dalam capaian MCSP KPK. Setelah memenuhi standar yang ditetapkan, barulah dilakukan observasi lebih mendalam,” paparnya.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Inspektorat Provinsi, atas pendampingan selama proses penilaian.
“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kami mendapat pendampingan dari Inspektorat Provinsi, bahkan hingga menjelang pelaksanaan penilaian,” katanya.
Fairid berharap predikat istimewa tersebut mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat integritas, memperbaiki tata kelola, dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan prinsip antikorupsi.
Ia juga mengingatkan bahwa upaya menjaga integritas birokrasi membutuhkan konsistensi aparatur serta kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. (Red)





