PULANG PISAU | EnterKal — Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menegaskan bahwa penyederhanaan struktur organisasi harus berbanding lurus dengan peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN).
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Pulang Pisau, Ahmad Rifa’i, dalam pengukuhan, pelantikan, dan pengambilan sumpah/janji jabatan, Jumat (14/2/2026). Ia menekankan bahwa struktur yang lebih ramping menuntut pola kerja yang lebih efektif, responsif, dan produktif.
“Pengurangan jabatan bukan berarti pengurangan kualitas ASN. Justru setiap pejabat harus menunjukkan kinerja nyata. Tidak ada lagi ruang untuk bekerja biasa-biasa saja,” tegas Ahmad Rifa’i.
Menurut Rifa’i, penggabungan enam perangkat daerah menjadi tiga perangkat daerah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi, sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kemampuan fiskal daerah. Konsekuensinya, jumlah jabatan struktural berkurang.
Namun, ia memastikan perubahan tersebut tidak boleh menurunkan profesionalisme maupun semangat kerja ASN.
Penataan organisasi, lanjutnya, merupakan bagian dari reformasi birokrasi guna memperkuat tata kelola pemerintahan. Kebijakan tersebut juga selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menekankan manajemen ASN berbasis sistem merit, kompetensi, kinerja, integritas, serta kebutuhan organisasi.
Dalam regulasi terbaru itu, sistem eselonering tidak lagi digunakan. Klasifikasi jabatan kini terdiri atas Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional.
“Orientasi ASN bukan lagi pada naik eselon, tetapi pada peningkatan kompetensi dan pencapaian kinerja. Jabatan adalah amanah, bukan hak yang melekat,” tandasnya.
Dengan struktur organisasi yang lebih ramping, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berharap birokrasi semakin lincah, adaptif, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara optimal. (Red)