Samarinda | EnterKal – Pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan Timur. Pemerintah pun mulai memperluas pengembangan program Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis memberikan akses pendidikan layak bagi masyarakat kurang mampu.
Program tersebut tidak hanya berfokus pada pendidikan gratis, tetapi juga diarahkan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui layanan pendidikan yang menyeluruh.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kalimantan Timur, Achmad Rasyidi mengatakan perkembangan Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur menunjukkan kemajuan positif.
“Tahun 2025 itu ada tiga sekolah rintisan, dan saat ini sedang dibangun satu sekolah rakyat di Palaran,” ujarnya dalam program Halo Kaltim, dikutip Senin (18/5/2026).
Sejumlah Daerah Mulai Ajukan Pembangunan
Pembangunan Sekolah Rakyat di Palaran disebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan.
Selain di Samarinda, sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur juga mulai mengajukan pembangunan sekolah serupa.
Achmad menjelaskan wilayah seperti Tenggarong, Penajam Paser Utara, dan Bontang saat ini telah memasuki tahap perizinan lahan.
Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari Program Strategis Nasional sehingga tetap berjalan meski pemerintah melakukan efisiensi anggaran.
“Karena ini merupakan program strategis nasional, insyaallah akan berjalan dengan lancar,” katanya.
Pendidikan dan Kesejahteraan Dibangun Bersamaan
Program Sekolah Rakyat dinilai tidak hanya menyentuh aspek pendidikan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi keluarga penerima manfaat.
Selain anak mendapatkan akses pendidikan gratis, orang tua juga akan mendapat dukungan sosial dan pemberdayaan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
“Bukan hanya anaknya yang dibantu dalam sisi pendidikan, tetapi orang tuanya juga akan dibantu agar taraf kesejahteraannya meningkat,” ujar Achmad.
Ia menilai pendekatan tersebut penting agar pendidikan dan kesejahteraan sosial dapat berjalan beriringan dalam menciptakan perubahan jangka panjang.
Seleksi Gunakan DTSEN dan Validasi Lapangan
Dalam proses penerimaan siswa, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar seleksi.
Prioritas diberikan kepada keluarga kategori desil satu hingga lima agar program tepat sasaran.
Achmad menjelaskan proses verifikasi dilakukan secara ketat melalui validasi lapangan hingga geotagging rumah calon peserta didik.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Terapkan Sistem Boarding School
Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur juga menerapkan sistem asrama atau boarding school.
Seluruh kebutuhan siswa mulai dari pakaian, makanan, hingga perangkat belajar seperti laptop disediakan pemerintah.
Namun demikian, pemerintah mengakui masih terdapat tantangan dalam membangun kedisiplinan siswa yang berasal dari latar belakang keluarga berbeda.
“Kita harus menyatukan persepsi dan disiplin agar anak-anak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik,” katanya.
Karena itu, pendampingan terhadap orang tua dan siswa menjadi bagian penting agar mereka mampu beradaptasi dengan sistem pendidikan tersebut.
Diharapkan Jadi Solusi Jangka Panjang
Pemerintah Kalimantan Timur berharap Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang pembentukan karakter dan masa depan generasi muda.
Melalui lingkungan pendidikan yang lebih terarah, siswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan bagi keluarga dan masyarakatnya.
Program tersebut juga diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terkendala biaya.
Jika pengembangan dan pembinaan dilakukan secara konsisten, Sekolah Rakyat dinilai berpotensi menjadi solusi jangka panjang dalam menciptakan generasi yang mandiri, berpendidikan, dan sejahtera. (Red)