spot_img

Top 5 EnterKal

spot_img
spot_img

Related Posts

Achmad Zaini: KRB dan IKD Jadi Fondasi Palangka Raya Tangguh Bencana

Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan penyusunan Kajian Risiko Bencana dan pengukuran Indeks Ketahanan Daerah menjadi instrumen strategis untuk memperkuat pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta membangun budaya sadar risiko di tengah berbagai ancaman bencana.

Palangka Raya | EnterKal – Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menegaskan bahwa penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) dan pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan landasan penting dalam mewujudkan pembangunan yang aman, berkelanjutan, dan tangguh terhadap berbagai ancaman bencana.

Hal tersebut disampaikan Zaini saat membuka Kick-Off Meeting Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Palangka Raya Tahun 2026 di Hotel Luwansa Palangka Raya, Kamis (11/6/2026).

Menurut Zaini, penyusunan KRB memiliki peran strategis sebagai dasar ilmiah sekaligus instrumen kebijakan dalam memahami tingkat ancaman, kerentanan, kapasitas, dan risiko bencana yang dihadapi Kota Palangka Raya.

“Kajian Risiko Bencana menjadi dasar yang sangat penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih adaptif, aman, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Hadapi Ancaman Bencana yang Kompleks

Zaini menjelaskan, Kota Palangka Raya memiliki karakteristik wilayah yang unik dengan potensi sumber daya alam yang besar. Namun di sisi lain, daerah ini juga menghadapi berbagai ancaman bencana yang cukup kompleks.

Ancaman tersebut meliputi banjir, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), cuaca ekstrem, kebakaran permukiman, hingga berbagai potensi bencana lainnya yang dapat berdampak terhadap keselamatan masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Karena itu, menurutnya, pendekatan penanggulangan bencana tidak boleh lagi hanya berorientasi pada respons saat terjadi bencana.

“Penanggulangan bencana tidak lagi dapat dipandang sebagai urusan respons darurat semata. Penanggulangan bencana harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah,” tegasnya.

Perlu Kolaborasi Seluruh Pemangku Kepentingan

Dalam kesempatan tersebut, Zaini juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Ia menyebut peran perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, media massa, organisasi kemasyarakatan, relawan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif dan berkelanjutan.

Menurutnya, keberhasilan pengurangan risiko bencana tidak hanya diukur dari kemampuan merespons keadaan darurat, tetapi juga dari peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Yang lebih penting adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,” katanya.

Dorong Pemanfaatan Teknologi dan Data Spasial

Selain memperkuat kolaborasi, Zaini juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi digital dalam pengelolaan risiko bencana.

Pemanfaatan sistem data spasial, teknologi informasi, serta berbagai platform digital dinilai dapat membantu pemerintah menghasilkan data yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi dalam mendukung pengambilan keputusan.

Dengan dukungan teknologi tersebut, upaya mitigasi dan penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih efektif dan berbasis data.

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik awal untuk memperkuat budaya sadar risiko bencana, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta membangun masyarakat Kota Palangka Raya yang semakin tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di masa mendatang,” pungkasnya. (Red)

Bupati Heriyus Lantik Pj Sekda dan 60 Pejabat di Lingkungan Pemkab Murung Raya

“Saya berharap para pejabat yang dilantik dan dikukuhkan dapat melaksanakan tugas barunya dengan penuh dedikasi dan loyalitas kepada pimpinan, serta menjadi teladan bagi para staf di lingkungan kerjanya"

Bupati Seruyan Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor Atasi Stunting

“Penanganan stunting adalah pekerjaan bersama. Perlu keterlibatan semua unsur mulai dari pemerintah daerah, lembaga sosial, hingga masyarakat di desa”

Unboxing Ekonomi Syariah: Indonesia Siap Pimpin Ekonomi Halal Dunia

Unboxing Ekonomi Syariah: Indonesia Siap Pimpin Ekonomi Halal Dunia.

Palangka Raya Kejar Predikat Kota Sehat, Fokus Penuhi Sembilan Tatanan

Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan komitmennya meraih predikat Kota Sehat dengan memenuhi sembilan tatanan penilaian nasional. Upaya tersebut difokuskan pada penguatan kolaborasi lintas perangkat daerah, peningkatan fasilitas publik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat.

Wagub Kalteng Buka Rakernas AMSA Indonesia 2026, Soroti Tantangan Penyakit Terabaikan

Rakernas AMSA Indonesia 2026 mempertemukan mahasiswa kedokteran dari berbagai daerah untuk memperkuat kolaborasi dan merumuskan gagasan menghadapi persoalan penyakit yang masih terabaikan.

DPRD Mura Gelar Paripurna Bahas Empat Agenda Utama

“Rancangan pendapatan dan belanja daerah bukan hanya dokumen administrasi, tetapi mencerminkan komitmen kita untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Di dalamnya terkandung aspirasi seluruh masyarakat yang menitipkan masa depan daerah ini di tangan kita"

Fairid Apresiasi Pekan Muharram, Perkuat Solidaritas dan Kepedulian Sosial

Pekan Muharram 1448 Hijriah menghadirkan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi yang memperkuat kepedulian masyarakat sekaligus mendorong kolaborasi antara pemerintah, pengurus masjid, dan warga.

Huma Betang Night Kembali Digelar, Gubernur Kalteng Komit Hadirkan Ruang Seni dan Dorong UMKM Lokal

“Kami juga berencana menghadirkan band papan atas dari ibu kota setiap bulannya”

Menteri Mukhtarudin Apresiasi PMI Purna Sukses Bangun Usaha di Bali

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, melakukan kunjungan kerja ke unit usaha kerajinan tradisional “Namaste 21 Handmade” di kawasan Padang Galak, Denpasar Timur, Bali, Kamis (2/4/2026).

Mukhtarudin Lepas 313 PMI ke Jepang, Gaji Tembus Rp24 Juta per Bulan

Sebanyak 313 Pekerja Migran Indonesia skema Government to Government (G to G) resmi diberangkatkan ke Jepang melalui program IJ-EPA 2026. Pada saat yang sama, Kementerian P2MI juga membuka orientasi pra-pemberangkatan bagi 200 calon pekerja migran tujuan Korea Selatan sebagai bagian dari strategi peningkatan penempatan tenaga kerja terampil dan terlindungi.

Popular Articles