Kotawaringin Barat | EnterKal – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Pencapaian ini menandai keberhasilan Pemprov Kalteng mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut, sebagai bukti konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan secara resmi oleh Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, kepada Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, dalam sebuah seremoni di Aula Kantor Bupati Kotawaringin Barat, Selasa (17/6/2025).
Dalam sambutan tertulis Gubernur Kalteng yang dibacakan Wakil Gubernur, Edy Pratowo menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran BPK atas sinergi dan pembinaan yang mendukung penyusunan LKPD secara profesional.
“Penghargaan ini bukan semata-mata angka, tetapi cermin dari komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang jujur, efisien, dan bertanggung jawab kepada publik,” tegas Edy.
Ia menyebut opini WTP ini sebagai kado istimewa bagi peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 Provinsi Kalimantan Tengah pada 23 Mei lalu. Menurutnya, capaian ini bukan hanya mempertahankan opini BPK, tetapi juga menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran pemerintah daerah.
Wagub menginstruksikan seluruh perangkat daerah, khususnya Plt. Sekretaris Daerah, untuk segera menindaklanjuti hasil temuan BPK sesuai ketentuan yang berlaku guna mendorong laporan keuangan yang lebih optimal dan minim catatan di masa mendatang.
Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, menegaskan bahwa proses audit LKPD dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan berbasis pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ia menyatakan tidak terdapat temuan signifikan yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan Pemprov Kalteng.
“Kami menilai Pemprov Kalteng telah menunjukkan integritas melalui penerapan sistem pengendalian internal serta hasil Survei Penilaian Integritas (SPI),” ujar Fathan.
Ia berharap hasil pemeriksaan ini dapat menjadi dasar refleksi dan penguatan pembinaan pengelolaan keuangan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Acara penyerahan LHP turut dihadiri kepala daerah se-Kalimantan Tengah, unsur pimpinan DPRD, serta pejabat eselon dari berbagai perangkat daerah. Momentum ini sekaligus menunjukkan eratnya sinergi antar pemerintah dalam membangun tata kelola yang baik, mendukung visi Kalteng Berkah dan cita-cita besar Indonesia Emas 2045.